Pramono Harap Penetapan UMP Jakarta 2026 Diterima Semua Pihak

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung berharap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang direncanakan diumumkan pada Rabu (24/12) dapat diterima oleh seluruh pihak, baik pengusaha maupun buruh.

"Sebagai Gubernur, tentunya pedomannya adalah apa yang diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah). Maka dalam PP itulah saya mengambil kebijakan. Dan mudah-mudahan akan diterima semuanya,” kata Pramono dikutip dari Antara, Rabu (23/12), 

Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berupaya bersikap adil dalam menetapkan UMP dengan mempertimbangkan kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.

Baca juga : Pramono Pastikan Kenaikan UMP Sesuai Regulasi

Karena itu, ia berharap penetapan UMP tidak memicu aksi mogok kerja dari kalangan buruh. "Ya pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, diterima semuanya, nggak ada mogok. Karena sekarang ini negara lagi butuh adem ayem,” ujarnya.

Terkait insentif bagi pekerja, Pramono memastikan kebijakan tersebut telah dimuat dalam keputusan gubernur (Kepgub) yang sudah ditandatangani. Insentif tersebut mencakup dukungan di sektor transportasi, pangan, dan kesehatan.

"Kami cantumkan dalam keputusan gubernur,” kata Pramono.

Baca juga : Pramono Targetkan Pembahasan UMP DKI 2026 Rampung Hari Ini

Sebelumnya, Pramono menyampaikan komitmen bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan UMP 2026 lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia juga memastikan besaran UMP tahun depan akan mengalami kenaikan.

"Pasti ada kenaikan. Karena 'alpha'-nya ada 'range'-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk menetapkan upah minimum tahun 2026 paling lambat pada 24 Desember 2025.

Pramono pun optimistis Jakarta dapat mengumumkan besaran UMP 2026 lebih awal, meski belum merinci tanggal pasti pengumuman resminya. (Ant/P-4)