Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PELAPOR dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, Nizar Dahlan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi. Kader PPP tersebut mengaku menambah alat bukti terkait laporannya tersebut.
"Tadi saya dipanggil ke KPK untuk menambah barang-barang bukti hasil laporan pertama dulu tentang gratifikasi yang dilakukan oleh Plt Ketua PPP merangkap Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Suharso Monoarfa, tadi saya menambahkan barang-barang bukti itu," kata Nizar di Jakarta, Senin (16/11).
Dalam hal ini, Nizar menilai Suharso telah berbohong dalam kunjungan kerjanya ke Semarang. Salah satu bukti yang diserahkan Nizar adalah surat tugas Suharso sebagai Menteri Bappenas. Namun saat sampai di lokasi, Suharso justru menghadiri kegiatan partai berlambang kakbah tersebut.
"Pesawat pribadi itu dipijam. Dan itu saya juga menyerahkan barang bukti ada surat dari Bappenas, surat pemberitahuan Bappenas bahwa Menteri Bappenas melakukan kunjungan dinas ke Semarang. Padahal itu di Semarang ada pertemuan DPW PPP seluruh Indonesia, makanya itu bohong dia," tandas Nizar. (OL-4)
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
“Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pada saat tempus (waktu) penerimaan gratifikasi tersebut terjadi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.
Penyidik masih menghitung total gratifikasi yang diterima oleh tersangka. Sementara, pihak berperkara itu mengantongi belasan miliar rupiah.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
KPK mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved