Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAPOR dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, Nizar Dahlan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi. Kader PPP tersebut mengaku menambah alat bukti terkait laporannya tersebut.
"Tadi saya dipanggil ke KPK untuk menambah barang-barang bukti hasil laporan pertama dulu tentang gratifikasi yang dilakukan oleh Plt Ketua PPP merangkap Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Suharso Monoarfa, tadi saya menambahkan barang-barang bukti itu," kata Nizar di Jakarta, Senin (16/11).
Dalam hal ini, Nizar menilai Suharso telah berbohong dalam kunjungan kerjanya ke Semarang. Salah satu bukti yang diserahkan Nizar adalah surat tugas Suharso sebagai Menteri Bappenas. Namun saat sampai di lokasi, Suharso justru menghadiri kegiatan partai berlambang kakbah tersebut.
"Pesawat pribadi itu dipijam. Dan itu saya juga menyerahkan barang bukti ada surat dari Bappenas, surat pemberitahuan Bappenas bahwa Menteri Bappenas melakukan kunjungan dinas ke Semarang. Padahal itu di Semarang ada pertemuan DPW PPP seluruh Indonesia, makanya itu bohong dia," tandas Nizar. (OL-4)
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan gratifikasi korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat Rita Widyasari dan menyita 104 kendaraan.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Bali, pada 13–14 Februari 2026.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved