Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PELAPOR dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, Nizar Dahlan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi. Kader PPP tersebut mengaku menambah alat bukti terkait laporannya tersebut.
"Tadi saya dipanggil ke KPK untuk menambah barang-barang bukti hasil laporan pertama dulu tentang gratifikasi yang dilakukan oleh Plt Ketua PPP merangkap Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Suharso Monoarfa, tadi saya menambahkan barang-barang bukti itu," kata Nizar di Jakarta, Senin (16/11).
Dalam hal ini, Nizar menilai Suharso telah berbohong dalam kunjungan kerjanya ke Semarang. Salah satu bukti yang diserahkan Nizar adalah surat tugas Suharso sebagai Menteri Bappenas. Namun saat sampai di lokasi, Suharso justru menghadiri kegiatan partai berlambang kakbah tersebut.
"Pesawat pribadi itu dipijam. Dan itu saya juga menyerahkan barang bukti ada surat dari Bappenas, surat pemberitahuan Bappenas bahwa Menteri Bappenas melakukan kunjungan dinas ke Semarang. Padahal itu di Semarang ada pertemuan DPW PPP seluruh Indonesia, makanya itu bohong dia," tandas Nizar. (OL-4)
Penyidik masih menghitung total gratifikasi yang diterima oleh tersangka. Sementara, pihak berperkara itu mengantongi belasan miliar rupiah.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
KPK mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Budi menyebut kehadiran KPK kali ini bukan bagian dari penindakan. Sebab, kata dia, yang datang merupakan tim pencegahan.
Penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat memicu kritik dari masyarakat sipil. Selain mencemari lingkungan, juga berpotensi melanggar ketentuan pidana korupsi.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved