Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
TINDAKAN Rizieq Shihab telah membuyarkan usaha pemerintah dan masyarakat dalam menekan kasus covid-19 selama delapan bulan ini. Kerumunan yang berlangsung sejak 10 hingga 14 November pada acara Rizieq Shihab berpotensi meningkatkan kasus baru.
"Orang yang sengaja berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial. Relawan serta kelompok masyarakat sipil yang mengatasi Covid-19 mengeluh perjuangan mereka tidak dihargai," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD, Senin a(16/11).
Baca juga : Anies Klaim tidak Beri Izin Rizieq Syihab Gelar Acara
Mahfud meminta tokoh agama memberi contoh kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Bukan justru mendukung masyarakat berkumpul.
"Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap warga punya hak berekpresi dan beraktivitas, tetapi bahwa Indonesia juga negara nomokrasi negara hukum, penggunaan hak individu tidak boleh ganggu hak masyarakat lain," ungkap Mahfud.
Kemarin, Rizieq menggelar pesta perkawinan anaknya, Syarifah Najwa Shihab di Petamburan, Jakarta Barat. Beredar kabar, pesta ini dihadiri sekitar 10 ribu orang. (OL-2)
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu harus menjalani wajib lapor selama dua minggu sekali
LASKAR FPI Makassar sengaja menggelar acara baiat ke ISIS (Islamic State) dan Abu Bakar Al Baghdadi dengan berkedok seminar yang digelar FPI Kota Makassar pada 25 Januari 2015.
"Amar putusan ditolak," dikutip dalam laman resmi Mahkamah Agung, Senin (11/10).
Kepala Sub Bagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Sam Suharto menuturkan ribuan personel itu untuk mengantisipasi munculnya kerumunan di wilayah sidang kasasi.
"Jumlah massa yang diamankan ada sekitar 20 orang dibawa ke PMJ untuk dilakukan pemeriksaan," kata Kapolsek Cempaka Putih Kompol Ade Rosa
Mahfud turut membagikan pengalaman menjelang masa jabatannya sebagai Ketua MK habis.
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved