Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SIDANG lanjutan kasus dugaan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan terdakwa mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, kembali dilanjutkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi sebagai buntut keputusan pihak Nurhadi dan Rezky yang tidak mengajukan eksepsi.
Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam persidangan tersebut ialah Calvin Pratama yang pernah bekerja di bagian legal pada perusahaan Rezky bernama PT Herbiyono Energies. Calvin menyebut sudah bekerja dengan Rezky sejak Oktober 2013.
Calvin mengaku rekening banknya dipinjam oleh Rezky untuk menampung uang dari sejumlah pihak, salah satunya Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Dalam perkara ini, Hiendra juga ditersangkakan oleh KPK sebagai pemberi gratifikasi terhadap Nurhadi melalui Rezky.
Uang yang ditransfer Hiendra melalui rekening Calvin dilakukan secara bertahap, antara lain Rp1,515 miliar (16 Oktober 2015), Rp2,5 miliar (28 Desember 2015), Rp1,8 miliar (29 Desember 2015), dan Rp5 miliar (22 Januari 2016). Menurut Calvin, uang tersebut lantas disetor lagi ke rekening Rezky.
"Seingat saya kalau ada uang masuk, Rezky pasti kasih kertas kecil atau kasih instruksi untuk saya. Misalkan, saya tukar ke mata uang asing, kasih ke Rezky, transfer ke mana, itu saja," kata Calvin di ruang sidang, Rabu (4/11).
Calvin menjelaskan uang-uang itu digunakan Rezky untuk kepentingan pribadinya, seperti pembelian mobil, membeli tas, maupun membayar gaji pegawai. Ia pun mengakui bahwa tidak menerima uang dari Rezky atas tranfer dari pihak lain. "Tidak sama sekali karena memang transaksi apa pun masuk ke rekening saya atas nama Rezky dilimpahkan lagi 100 persen," jelas Calvin.
Selain itu, Calvin sebagai staf legal juga mengungkap pernah menandatangani surat perjanjian dengan Hiendra terkait jasa pengurusan tanah. Hal itu dilakukan dalam kapasitasnya mengurus pekerjaan due diligence (uji tuntas). Meskipun kurang mengingat dengan pasti, Calvin menyebut salah satu tanah yang dirujuk berlokasi di Marunda, Jakarta Utara.
"Terkait jasa pengurusan tanah, waktu itu dia bilang pengurusan sertifikat tanah dan men-due diligence tanah itu," ungkap Calvin. Menanggapi hal tersebut, Rezky menegaskan tidak pernah memerintahkan Calvin untuk membuat perjanjian tersebut.
Bahkan, ia mengetahui hal itu langsung dari Hiendra. "Jadi Hiendra ngabarin saya, 'Lo ini kenapa stafmu ini ngirim ada perjanjian seperti ini?' Saya tidak mengerti. Saya tidak pernah memerintahkan," tegas Rezky.
Calvin menegaskan bahwa transfer uang dari Hiendra maupun pihak lain, seperti Doni Gunawan dan Riadi Waluyo, tidak ada hubungan dengan Nurhadi. Dalam menanggapi keterangan Calvin, Nurhadi mengakui kesulitan karena tidak mengerti yang dilakukan Rezky dan teman-temannya. Hal ini kembali dipertegas oleh penasihat hukumnya, Rujito.
"Jadi pemeriksaan saksi hari ini bernama Calvin Pratama menegaskan tidak ada aliran uang dari siapa pun, dalam hal ini Hiendra Soenjoo, Doni Gunawan, dan Riyadi Waluyo. Tidak ada sepersen pun yang mengalir ke Pak Nurhadi," ujar Rujito.
"Seluruh pengelolaan penggunaan uang yang ditransfer dari yang tadi saya sebut melalui Calvin, semua dikendalikan dan dikelola oleh si Rezky Herbiyono," tandasnya. (OL-14)
Kalapas Sukamiskin, Elly Yuzar, mengatakan tidak ada perselisihan antara Setnov dengan Nurhadi, tetapi hanya ada perbedaan komunikasi yang tidak nyambung.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan tiga tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di MA pada 2011-2016 ke daftar pencarian orang (DPO).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan gugatan praperadilan yang kembali diajukan Nurhadi tidak mempengaruhi upaya paksa KPK.
PEGIAT antikorupsi Feri Amsari menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status daftar pencarian orang (DPO) pada tersangka Nurhadi sudah tetap.
MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggelar sayembara pencarian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa keduanya mendapatkan "golden premium protection" sehingga KPK menjadi "takut" untuk menangkap keduanya.
Mobil diserahkan Dadan dan istri ke Rumah penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di Jakarta Timur
KELUARGA korban kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA), meski telah membatalkan vonis bebas terhadap dua polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Timur menyerahkan seluruhnya pada proses hukum, setelah Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum.
KELUARGA korban Tragedi Kanjuruhan akan terus menuntut restitusi dan menagih sikap tegas Polri menindak anggotanya yang bersalah usai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
SETIAP ada penangkapan atas hakim, perih terasa selalu berganda.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved