KPK Selisik Penerimaan Uang Proyek Fiktif PT Waskita Karya

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero). Penyidik komisi antirasuah mendalami terkait aliran dana dari proyek fiktif tersebut.

"Saksi dimintai keterangan terkait dugaan penerimaan sejumlah dana dari pelaksanaan proyek fiktif di PT Waskita Karya," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (26/10).

Salah satu saksi yang diperiksa yakni Direktur Keuangan PT Waskita Karya Haris Gunawan. Saksi lain yang juga diperiksa yakni mantan Dirut PT Jasa Marga Bali Tol Ahmad Tito Karim, Kasie Logistik Proyek CCTWI PT Waskita Karya Ebo Sancoyo, PNS Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Michael Tiwang, dan PNS Dinas PU Pemprov DKI Jakarta Riswan Effendi.

"Penyidik juga menelusuri terkait dengan pembuatan dan administrasi kontrak-kontrak yang ada di PT Waskita Karya," imbuh Ali Fikri.

Baca juga : PK Eksekusi Penyuap Kepala LP Sukamiskin

Dalam perkara itu, KPK menetapkan lima tersangka. Mereka yakni Kepala Bagian Pengendalian Divisi III PT Waskita Karya Fakih Usman, bekas Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman, serta mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.

Kemudian, ada nama eks Kepala Divisi III PT Waskita Karya yang juga mantan Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani, mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi III PT Waskita Karya Jarot Subana.

Kelimanya diduga melakukan korupsi yakni pengerjaan proyek-proyek infrastruktur fiktif di Divisi II PT Waskita Karya kurun waktu 2009-2015. KPK menduga terjadi 41 subkontraktor fiktif pada 14 proyek pekerjaan Divisi II PT Waskita Karya. Penghitungan dari BPK, total kerugian yang muncul akibat proyek-proyek fiktif itu mencapai Rp 202 miliar.

Hingga kini, penyidik KPK menyita uang Rp12 miliar serta satu aset tanah yang diduga berkaitan dengan kasus PT Waskita Karya itu. Selain uang dan aset tanah, penyidik juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga memblokir puluhan aset yang dalam proses verifikasi untuk ditindaklanjuti. (OL-2)