Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN pedemo dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SMRI) DKI Jakarta turut membawa balita dan anak-anak saat demonstrasi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, hari ini.
Sekitar pukul 15.20 WIB, massa aksi yang didominasi perempuan itu menyatakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu lalu.
Anak-anak yang ikut demonstrasi ditempatkan di mobil komando, sementara para balita digendong ibu mereka. Seorang perempuan yang membawa bayi, Nur mengatakan tidak takut membawa balita saat demonstrasi apalagi saat pandemi virus corona (COVID-19).
"Tidak takut," kata Nur.
Massa aksi SMRI DKI Jakarta turut bergabung dengan massa dari Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMMD).
Di lokasi yang sama, aksi demonstrasi juga dilakukan ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI). Hingga berita ini disiarkan, demonstrasi itu terpantau aman dan kondusif dengan pengawalan ketat personel Polri dibantu TNI.(OL-4)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved