Presiden UU Ciptaker Hilangkan Pungli dan Korupsi

PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para kepala daerah melalui rapat terbatas secara virtual, Jumat (9/10). Dalam rapat yang membahas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) itu, Presiden menegaskan beleid tersebut dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan membuka lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan UU Ciptaker akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan pemangkasan prosedur birokrasi, diharapkan tidak ada lagi pungutan liar.

"Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan," ucap Presiden melalui konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10) petang.

Presiden membeberkan dalam undang-undang tersebut terdapat 11 kluster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

Adapun klaster tersebut yakni urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, dan urusan dukungan riset dan inovasi.

Kemudian, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah serta urusan kawasan ekonomi.

"Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi," ucapnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain