KPU Harus Berani Diskualifikasi Pasangan Calon

KPU diminta dapat bersikap tegas memberikan sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon (paslon) yang tidak memedulikan protokol kesehatan covid-19 saat menjalani tahapan pilkada serentak.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam Forum Denpasar 12 tentang kelanjutan pilkada serentak yang disiarkan secara daring dari Jakarta, kemarin.

“Tidak hanya sanksi administrasi. Jika perlu bisa sanksi diskualifikasi apabila paslon yang bersangkutan terus-menerus melakukan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 berulang-ulang,” ungkap Saan.

Penerapan sanksi dikatakan Saan dapat mencegah paslon melakukan pengerahan massa yang dapat berpotensi terjadinya kerumunan sehingga memperbesar risiko penularan covid-19. Termasuk kegiatan yang dibungkus dengan konser musik, gerak jalan, hingga panen raya yang lazim dilakukan paslon saat tahapan kampanye.

“Kita larang itu semua. Tidak boleh. DPR sudah meminta KPU untuk lakukan revisi PKPU untuk mengatur pelarangan tersebut,” ujar Saan.

Saan menjelaskan, Komisi II juga meminta Satgas Covid-19 untuk terus melakukan update data terkait dengan perkembangan covid-19 di 270 daerah peserta Pilkada serentak 2020. Data tersebut akan disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai langsung tingkat kerawanan penularan covid-19 di wilayah mereka.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU Hasyim Ashari membeberkan KPU saat ini sedang menyiapkan regulasi yang mengatur pemberian sanksi administratif bagi para pasangan calon (paslon) yang kedapatan melanggar protokol kesehatan covid-19 selama tahapan Pilkada serentak 2020.

Pemberlakuan sanksi tersebut dilakukan untuk menjaga agar tidak ada lagi pelanggaran protokol kesehatan covid-19 yang terjadi saat tahapan pilkada berlangsung. “KPU akan menerapkan sanksi administratif bagi (paslon) yang melanggar protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada serentak,” ungkap Hasyim.

Salah satu tahapan yang mendapatkan pelarangan pengerahan massa oleh KPU, yaitu tahapan penetapan dan pengundian nomor urut paslon. Hanya paslon beserta partai politik (parpol) pendukung yang diizinkan KPU untuk hadir dan mengikuti tahapan tersebut secara langsung di Gedung KPU.

“Kita akan batasi paslon bawa rombongan, arak-arakan ke kantor KPU. Kalau kedapatan itu, dalam draf PKPU yang telah kita siapkan paslon yang bersangkutan akan kita kenai sanksi penundaan penetapan pengundian nomor urut hingga massa pendukung pulang,” jelasnya.

Selain penerapan sanksi, berdasarkan hasil kesepakatan rapat antara KPU dan Komisi II DPR, KPU juga akan mengubah metode kampanye dengan melarang segala bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Kegiatan-kegiatan tersebut, seperti konser musik, arak-arakan, sepeda santai, dan berbagai kegiatan lain yang berpotensi timbulkan keramaian.

Optimistis lancar

Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono optimistis pilkada serentak bisa dilakukan secara lancar meski dilakukan di tengah pandemi covid-19. Kuncinya ialah patuh terhadap protokol kesehatan secara ketat meski dirinya menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.

“Pilkada bisa dilaksanakan apabila seluruh protokol kesehatan dilaksanakan semua pihak. Paslon harus bisa meyakinkan pendukungnya untuk terus mematuhi protokol kesehatan.” (P-1)