Calon yang Diusung Langgar Protokol Kesehatan, PDIP Ada Sanksi

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta calon yang diusung menaati protokol kesehatan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Jika terbukti melanggar, PDIP telah menyiapkan sanksi.

"Kita memberikan sanksi kepada internal. Mulai dari peringatan tertulis sampai pemberhentian," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Arif Wibowo, Selasa (22/9).

Lebih lanjut, dia menegaskan partainya sudah mengeluarkan ketentuan penerapan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020. Terutama, saat kampanye konvesional. Misalnya, pembatasan peserta maksimal 50 orang, jarak aman dua meter, hingga penyediaan cairan pembersih tangan.

"Kalau di internal kami PDIP sudah ada perintah. Pokoknya syarat teknis (protokol kesehatan selama kampanye) harus dipenuhi," pungkas Arif.

Dia menyebut PDIP berupaya tegas terhadap penerapan protokol kesehatan. Mengingat, pertemuan langsung tidak bisa dihilangkan dari metode kampanye Pilkada 2020. Pasalnya, ketentuan itu masih diakomodir dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Selain itu, pertemuan langsung dianggap sebagai salah satu andalan peserta dan tim sukses untuk menarik simpati pemilih. Kendati demikian, PDIP mendorong peserta Pilkada 2020 untuk mengutamakan kampanye daring.

"Tetapi, teknologi informasi ini butuh waktu juga agar masyarakat adaptif," imbuhnya.

Dengan berbagai pertimbangan, pihaknya fokus terhadap disiplin penerapan protokol kesehatan. Sehingga, penularan covid-19 dapat dihindari. Pengawasan dan penegakan juga harus dioptimalkan, agar tidak terjadi pelanggaran.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti