PP Muhammadiyah Minta KPU Tunda dan Perbaiki Regulasi Pilkada

PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang direncanakan berlangsung 9 Desember 2020.

Menurut Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, belum adanya tanda-tanda perbaikan pandemi covid-19 akan menyebabkan tahapan Pilkada menjadi klaster baru penyebaran virus.

“Perbaiki dulu regulasinya dan tunda sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” katanya saat jumpa pers daring terkait Pandangan PP Muhammadiyah mengenai Penanganan Covid-19 dan Politik Elektoral, Senin (21/9).

Mu’ti menyebutkan, berdasarkan pemantauan, pihaknya melihat sudah muncul sejumlah klaster baru yang berkaitan dengan tahapan Pilkada. Dari masa pendaftaran saja, ungkap Mu'ti, sudah terlihat banyaknya pelanggaran dalam pengumpulan massa.

“Ini sudah mengkhawatirkan. Karena itu kita minta ditunda dengan alasan kemanusiaan dan keselamatan publik,” tuturnya.

Menurut Mu’ti, pihaknya melihat penundaan pelaksanaan Pilkada bukan hal yang tidak mungkin. Regulasi sudah menyebutkan apabila Pilkada bisa ditunda jika situasinya tidak memungkinkan.

“Namun hal ini tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU. Harus ada keterlibatan lembaga legislatif dan Kemendagri,” ujarnya.

Baca juga: Penyelenggara Pilkada tidak Boleh Pasrah dengan Covid-19

Pada kesempatan itu, Mu’ti menyebutkan pihaknya meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih serta memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antarkementerian.

“Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

"Dalam situasi pandemi covid-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif,” tuturnya.

Selain itu, para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat.

“Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa raga dalam menangani covid-19,” lanjutnya.

Muhammadiyah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap covid-19 yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat juga diminta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya.

“Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apapun, khususnya media sosial,” pungkasnya.(OL-5)