Senin 21 September 2020, 10:20 WIB

Penyelenggara Pilkada tidak Boleh Pasrah dengan Covid-19

Theofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum
Penyelenggara Pilkada tidak Boleh Pasrah dengan Covid-19

Dok MI
Ilustrasi Pilkada

 

KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jerry Sumampow meminta penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 serius memastikan pesta demokrasi berjalan dengan aman dan sehat. Penyelenggara tidak boleh pasrah karena pandemi covid-19.

"Penyelenggara tidak boleh membiarkan seolah memang sudah begitu keadaannya dan tidak punya kuasa apa-apa untuk mengatasinya," kata Jerry dalam keterangan tertulis, Senin (21/9).

Jerry mengatakan penyelenggara Pilkada harus berpikir keras membuat Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi klaster penyebaran covid-19 baru. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberi kewenangan oleh undang-undang (UU) untuk mengatur jalannya pesta demokrasi.

Baca juga: DPR Nilai Desakan Penundaan Pilkada 2020 Wajar

Menurut Jerry, tugas utama penyelenggara Pilkada Serentak 2020 adalah menyederhanakan mekanisme teknis dan tahapan. Hal itu supaya tidak terjadi proses berbelit dan berpotensi menularkan covid-19.

"Tidak boleh persis sama dengan pada masa normal. Jika ada hal (tahapan) yang bisa menjadi media penularan, itu bisa saja ditiadakan," ujar dia.

Jerry mencontohkan larangan pengerahan massa pada tahap penetapan calon atau kampanye. Calon kepala daerah (cakada) atau partai politik (parpol) yang melanggar harus disanksi tegas,

"Itu bagian dari risiko yang harus diambil demi kebaikan dan keselamatan bersama. Tidak boleh takut melakukan hal itu," tegas Jerry. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA

KPK masih Telaah Kasus TPPU Nurhadi

👤Ant/P-5 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:25 WIB
Sebelumnya terkait dengan dugaan TPPU Nurhadi, KPK juga telah menyita beberapa aset seperti lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatra...
ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:21 WIB
Permohonan eksepsi yang diajukan penasihat hukum jaksa Pinangki Sirna Malasari ditolak hakim tipikor. Peradilan dilanjutkan dengan...
ANTARA Foto/M Risyal Hidayat

Hong Arta Didakwa Memberi Suap Proyek PU-Pera

👤Medcom/P-5 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:15 WIB
Suap diberikan agar Hong Arta mendapatkan paket proyek program aspirasi dari anggota Komisi V DPR RI. Pekerjaan itu digarap di wilayah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya