Politik Uang di Ruang yang kian Tertutup

APA dampak pandemi terhadap pengawasan pilkada?

Pengawasan akan makin terbatas karena situasi daerah yang mayoritas masih menerapkan pembatasan sosial dan menyebabkan kerja-kerja pengawasan menjadi tidak efektif seperti sebelumnya. Di situlah celah-celah bisa dimanfaatkan oknum-oknum politik untuk melakukan praktik politik uang. Partisipasi masyarakat untuk ikut mencegah pelanggaran juga tidak akan semaksimal dulu. Jadi, sangat mungkin praktik politik uang terjadi di ruang-ruang yang semakin tertutup seiring dengan berkurangnya aktivitas masyarakat.

Instrumen hukumnya apakah sudah cukup?

Kalau peraturan kan secara teknis sebenarnya tidak ada yang berubah, kecuali prosedur, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan harus dijalankan dengan protokol kesehatan. Istilahnya aturan biasa yang dilengkapi dengan protokol kesehatan. Jadi, sebenarnya, kalau aturan hukum, sejauh ini sudah cukup, hanya ruang gerak dan implementasinya saja yang pasti akan semakin terbatas.

Apa saja yang mesti dilakukan?

Pertama, pemerintah tidak boleh menutup kemungkinan bila kondisi kedaruratan akibat pandemi di satu daerah semakin tidak terkendali,
jangan memaksakan dilakukannya pilkada. Harus dibuka kesempatan penundaan pilkada di daerah yang kasus covid-19 semakin masif.

Kedua, intensitas kolaborasi dan kerja KPU, Bawaslu, pemda, dan kementerian atau lembaga terkait itu memang harus ekstra. Pihak-pihak
yang punya otoritas harus bekerja ekstra di tengah situasi pandemi yang lebih berpotensi adanya politik transaksional ini.

Terutama pihak pemerintah, bagaimana mereka memastikan pengawasannya terhadap kepemimpin an daerah, khususnya petahana yang maju lagi agar bantuan dan birokrasi tidak dipolitisasi.

Bagaimana dengan parpol?

Yang harus paling digugah kesadaran dan komitmennya itu di partai politik. Institusi politik harus bekerja maksimal untuk mengontrol perilaku aktor-aktor politik di pilkada agar kompetisinya kompetitif. Meski sayangnya selama ini partai juga cenderung membiarkan terjadinya praktik transaksional di pilkada. (Pro/P-2)