Minggu 16 Agustus 2020, 15:18 WIB

Istana: KSAD dan Wakapolri Tak Ikut Urus Ekonomi dan Hukum

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Istana: KSAD dan Wakapolri Tak Ikut Urus Ekonomi dan Hukum

INSTAGRAM@DINIPURWONO
Dini Purwono , Staf Khusus Presiden Bidang Hukum

 

Penanganan bencana nonalam nasional seperti pandemi covid-19 harus melibatkan seluruh unsur di pemerintahan termasuk TNI dan Polri. Karena itu, kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa dan Wakapolri Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua Pelaksana.

“KSAD dan Wakapolri tidak akan mengurusi perihal ekonomi dan hukum. Mereka akan fokus pada upaya penertiban dan mendisiplinkan masyarakat,” ujar Dini melalui keterangan resmi, Minggu (16/8).

Selain itu, ungkap Dini, kehadiran TNI dan Polri dalam komite juga penting untuk membantu berbagai hal teknis yang sulit jika hanya dilakukan oleh birokrat seperti pendistribusian bantuan sosial. Secara hukum, keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan pandemi pun tidak menyalahi aturan.

Mengacu pada UU TNI, TNI bisa menyelenggarakan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang, termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari bencana alam atau nonalam. "Sedangkan dalam UU Polri disebutkan bahwa tugas pokok Polri ialah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia," jelasnya.

Dini juga menjelaskan, pelibatan aparat keamanan dalam upaya penanganan covid-19 sedianya tidak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. "Amerika Serikat, Inggris, Myanmar, Australia, Tiongkok, Sri Lanka, Malaysia, Singapura dan sejumlah negara lain juga mengambil langkah tersebut. Aparat keamanan ditempatkan pada posisi strategis untuk mempercepat langkah penanganan pandemi-19," tandasnya. (P-4)

Baca Juga

Chaliya/123Rf

BPK Rekomendasikan Kemenkominfo Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 24 Mei 2022, 23:24 WIB
Upaya tersebut perlu dilakukan demi menjamin keamanan dan ketahanan siber masyarakat...
Dok MI

Kejagung Turunkan 34 JPU untuk Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 24 Mei 2022, 22:50 WIB
Tersangka IS yang merupakan perwira penghubung pada Kodim Paniai mengikuti proses...
MI/BAYU ANGGORO

NasDem Suarakan Andika Perkasa dan Rahmat Gobel Menuju Pilpres 2024

👤Bayu Anggoro 🕔Selasa 24 Mei 2022, 22:45 WIB
Penyaringan nama-nama capres dari semua dewan pimpinan wilayah (DPW) provinsi terus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya