Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Arwani Thomfi menemukan ribuan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dalam daftar pemilih model A-KWK. Temuan tersebut terjadi saat ia melakukan reses di daerah Rembang, Pati, dan Blora, Jawa Tengah.
"Misalnya ada ribuan (pemilih) yang sudah meninggal dunia, masuk daftar pemilih, ada juga yang pindah domisili, ada yang sudah menjadi TNI. Ada yang tidak dikenal atau bukan penduduk setempat," ujar Arwani kepada Medcom.id, Minggu (16/8).
Arwani menekankan dalam satu daerah dapat ditemukan ribuan pemilih TMS. Ia khawatir kondisi serupa juga terjadi di daerah lain penyelenggara Pilkada 2020.
"(Pemilih) yang seperti ini (TMS) ada di kabupaten, kota, bisa puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu," tuturnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menemukan adanya ribuan pemilih yang telah memenuhi syarat justru tidak masuk daftar pemilih A-KWK. Salah satunya terjadi pada pemilih baru.
"Anak-anak muda itu, pelajar-pelajar itu kan mereka sudah memenuhi syarat, namun belum terdaftar dalam pemilih model A-KWK," jelasnya.
Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah terkait harus memastikan seluruh daftar pemilih pada Pilkada 2020 valid. Hal tersebut penting untuk meningkatkan demokrasi Pilkada di tengah pandemi covid-19. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kondisi serupa.
baca juga: Perlu Peran Semua Pihak Perbaiki DPS
Anggota Bawaslu Mochammad Afifiuddin menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan sinkronisasi dengan baik antara DPT Pemilu 2019 dan DP4 Pilkada 2020. Temuan itu didapat melalui uji petik atau pegujian dokumen daftar pemilih model A-KWK di 312 kecamatan yang tersebar di 27 provinsi.
"Pengawas kecamatan mendapatkan informasi dari pengawas desa/kelurahan (PDK) yang sedang melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemuktahir," pungkasnya. (OL-3)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyesalkan maraknya tawuran sarung selama Ramadan dan meminta penanganan ramah anak melalui disiplin positif.
POLDA Jateng melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berhasil membongkar sindikat penadah sepeda motor bodong skala besar yang melibatkan jaringan antarprovinsi.
Setelah ambruknya dua banguna ambru, pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan atasan, termasuk Dinas Pendidikan Wilayah XII, dan kepala sekolah sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar. Dalam waktu dekat, sebanyak 308 GPM akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng).
Akibat kejadian itu, para korban langsung dievakuasi ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan untuk mendapatkan penanganan medis.
Cuaca ekstrem di 24 wilayah Jawa Tengah, termasuk hujan lebat, angin kencang, dan gelombang 1,25–2,5 meter di perairan utara-selatan. Waspadai potensi bencana hidrometeorologi.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved