Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Arwani Thomfi menemukan ribuan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dalam daftar pemilih model A-KWK. Temuan tersebut terjadi saat ia melakukan reses di daerah Rembang, Pati, dan Blora, Jawa Tengah.
"Misalnya ada ribuan (pemilih) yang sudah meninggal dunia, masuk daftar pemilih, ada juga yang pindah domisili, ada yang sudah menjadi TNI. Ada yang tidak dikenal atau bukan penduduk setempat," ujar Arwani kepada Medcom.id, Minggu (16/8).
Arwani menekankan dalam satu daerah dapat ditemukan ribuan pemilih TMS. Ia khawatir kondisi serupa juga terjadi di daerah lain penyelenggara Pilkada 2020.
"(Pemilih) yang seperti ini (TMS) ada di kabupaten, kota, bisa puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu," tuturnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menemukan adanya ribuan pemilih yang telah memenuhi syarat justru tidak masuk daftar pemilih A-KWK. Salah satunya terjadi pada pemilih baru.
"Anak-anak muda itu, pelajar-pelajar itu kan mereka sudah memenuhi syarat, namun belum terdaftar dalam pemilih model A-KWK," jelasnya.
Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah terkait harus memastikan seluruh daftar pemilih pada Pilkada 2020 valid. Hal tersebut penting untuk meningkatkan demokrasi Pilkada di tengah pandemi covid-19. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kondisi serupa.
baca juga: Perlu Peran Semua Pihak Perbaiki DPS
Anggota Bawaslu Mochammad Afifiuddin menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan sinkronisasi dengan baik antara DPT Pemilu 2019 dan DP4 Pilkada 2020. Temuan itu didapat melalui uji petik atau pegujian dokumen daftar pemilih model A-KWK di 312 kecamatan yang tersebar di 27 provinsi.
"Pengawas kecamatan mendapatkan informasi dari pengawas desa/kelurahan (PDK) yang sedang melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemuktahir," pungkasnya. (OL-3)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan bus Trans Jateng dengan tarif Mata Uang Rupiah 4.000 untuk umum yang menjangkau beberapa titik wisata seperti Bandungan dan Baturraden.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tol saat puncak mudik lebaran 2026.
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved