Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PKS menilai potensi calon Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka melawan kotak kosong merupakan musibah demokrasi. Supaya itu tidak terjadi PKS tengah mencari figur sepadan untuk melawan Gibran.
"Pertama pilkada Solo kalau lawan kotak kosong musibah buat demokrasi. Walaupun demikian, independen ketika akan maju mesti memenuhi prasyarat dan prosedur yang benar. Tidak boleh ada syarat yang dimanipulasi," kata politisi PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut dia, PKS tidak menginginkan musibah itu terjadi. Oleh sebab itu partainya tengah mencari penantang atau lawan sepadan dengan Gibran.
Baca juga: Dinasti Politik Munculkan Kerawanan
"Nah karena itu PKS masih berusaha untuk menghadirkan calon alternatif. Walaupun kelihatan sudah tidak mungkin, tetapi 4-5 September (akhir pendaftaran calon) masih ada waktu. Segala hal masih mungkin terjadi," ungkapnya.
Menjaga kompetisi demokrasi berjalan, kata dia, merupakan tanggung hawab PKS kepada masyarakat. Maka PKS selain mencari penantang Gibran juga terus melakukan konsolidasi.
"Kita masih usaha, komunikasi politik. Yang utama sekarang memenuhi sembilan kursi. PKS punya lima kursi, kurang empat kursi. Kita lagi diskusi sama komunikasi politik," pungkasnya. (OL-4)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved