Demokrat dan PDIP Saling Sentil

BUNTUT saling tanggap pernyataan antara politikus Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan politikus PDIP terus berlanjut. Mantan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan memberi tanggapan atas pernyataan politikus PDIP Supratikno yang menyerang Ibas dengan menyebut bahwa banyak proyek mangkrak justru terjadi pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Hinca, kecenderungan PDIP yang sering menyalahkan pemerintahan masa lalu merupakan cerminan penguasa yang sedang mengalami tekanan.

“Kegagalan yang terjadi hari ini silakan dihadapi. Menyalahkan masa lalu tampaknya jadi kebiasaan sahabat kami dari PDIP yang sulit hilang dari dialektika bernegara. Penguasa yang tidak tenang biasanya sedang tertekan. Akhirnya hanya bisa menyerang. Menyedihkan!” cicit Hinca melalui akun Twitter-nya, @hincapandjaitan, kemarin.

Sebelumnya, Ibas menyoroti kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ia menyebut ekonomi era Presiden SBY meroket.

“Terus terang rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, keyakinan, dan bukti, bukan janji. Alhamdulillah, kita pernah membuat itu. Ketika zaman mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defi sit kita terjaga. Pendapatan rakyat naik dan lain-lain, termasuk tentang presentasi tingkat kemiskinan dan pengangguran,” ucap Ibas di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/8).

Pernyataan Ibas itu ditanggapi Hendrawan dengan menyebut pemerintahan SBY meninggalkan banyak proyek mangkrak.

“SBY meninggalkan ekonomi yang stabil, datar, tetapi tidak cukup untuk digenjot, diakselerasi karena kendala infrastruktur yang sangat tertinggal. Banyak proyek yang mangkrak. Bayangkan, arus mudik-balik Lebaran saja baru terurai di era Jokowi,” kata Hendrawan, kemarin.

Menurut anggota Komisi XI DPR itu, ada pihak yang menilai pemerintahan SBY sebagai the lost decade.

“Pembangunan infrastruktur besar-besaran seharusnya terjadi di periode itu. Program MP3EI SBY harusnya sudah berjalan sejak 2005 sehingga tidak menjadi beban pemerintahan berikutnya,” ucap Hendrawan. (Ths/P-3)