Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Nasib Otonomi Cianjur Selatan Tergantung Jakarta

Benny Bastiandy
26/7/2020 20:30
Nasib Otonomi Cianjur Selatan Tergantung Jakarta
Plt Bupati Cianjur Herman Suherman dan Ketua DPRD Ganjar Ramadhan, menandatangani kesepakatan bersama usulan pembentukan DOB Cianjur Selatan(MI/Benny Bastiandy)

KESEPAKATAN bersama eksekutif dan legislatif terhadap usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Cianjur Selatan, Jawa Barat, selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu. Saat ini Pemkab Cianjur sebagai kabupaten induk masih terus berkonsultasi dengan Pemprov Jabar untuk menentukan langkah selanjutnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, mengatakan proses selanjutnya pasca ditandatanganinya kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif tentu tidak bisa ditentukan sendiri Pemkab Cianjur. Namun harus dilakukan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar.

"Untuk kajian teknis, tentu kami akan konsultasikan dengan tim teknis di tingkat provinsi. Paling tidak ada konsultasi ini ada progres," kata Cecep, Minggu (26/7).

Konsultasi kaitan kajian teknis ini, kata Cecep, dianggap penting karena untuk mengetahui pemenuhan persyaratan selanjutnya. Relatif masih cukup banyak tahapan yang mesti ditempuh kaitan DOB Cianjur Selatan, maka prosesnya pun secara otomatis bisa dikatakan masih cukup panjang.

"Masih (cukup panjang). Sekarang prosesnya masih di tingkat kabupaten. Pada prinsipnya, kami terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan provinsi maupun pusat," tandas Cecep.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku terus memperjuangkan pemekaran DOB Cianjur Selatan. Satu di antaranya agar segera membuat diskresi pencabutan moratorium pemekaran wilayah.

"Saya sudah memperjuangkan (DOB) ke pak Jokowi, DPR, MPR, dan Mendagri. Minta diskresi moratorium," terang Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat kunjungan ke Pendopo Cianjur, Jumat (24/7).

Emil mengatakan sejauh ini Pemprov Jabar sudah berjuang penuh. Namun keputusan terhadap kebijakan tersebut ada pada pemerintah pusat. "Tapi kan 'bolanya' ada di sana (pemerintah pusat). Saya juga sempat bilang, kalau pemekaran masih ditahan, minimalnya jumlah dana desa bisa ditambah, terutama bagi peningkatan kesejahteraan di wilayah selatan (Jabar). Kita sudah full memperjuangkan," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Ujicoba Vaksin Covid Fase III Libatkan Puluhan Dokter Spesialis



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi
Berita Lainnya