Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KESEPAKATAN bersama eksekutif dan legislatif terhadap usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Cianjur Selatan, Jawa Barat, selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu. Saat ini Pemkab Cianjur sebagai kabupaten induk masih terus berkonsultasi dengan Pemprov Jabar untuk menentukan langkah selanjutnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, mengatakan proses selanjutnya pasca ditandatanganinya kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif tentu tidak bisa ditentukan sendiri Pemkab Cianjur. Namun harus dilakukan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar.
"Untuk kajian teknis, tentu kami akan konsultasikan dengan tim teknis di tingkat provinsi. Paling tidak ada konsultasi ini ada progres," kata Cecep, Minggu (26/7).
Konsultasi kaitan kajian teknis ini, kata Cecep, dianggap penting karena untuk mengetahui pemenuhan persyaratan selanjutnya. Relatif masih cukup banyak tahapan yang mesti ditempuh kaitan DOB Cianjur Selatan, maka prosesnya pun secara otomatis bisa dikatakan masih cukup panjang.
"Masih (cukup panjang). Sekarang prosesnya masih di tingkat kabupaten. Pada prinsipnya, kami terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan provinsi maupun pusat," tandas Cecep.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku terus memperjuangkan pemekaran DOB Cianjur Selatan. Satu di antaranya agar segera membuat diskresi pencabutan moratorium pemekaran wilayah.
"Saya sudah memperjuangkan (DOB) ke pak Jokowi, DPR, MPR, dan Mendagri. Minta diskresi moratorium," terang Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat kunjungan ke Pendopo Cianjur, Jumat (24/7).
Emil mengatakan sejauh ini Pemprov Jabar sudah berjuang penuh. Namun keputusan terhadap kebijakan tersebut ada pada pemerintah pusat. "Tapi kan 'bolanya' ada di sana (pemerintah pusat). Saya juga sempat bilang, kalau pemekaran masih ditahan, minimalnya jumlah dana desa bisa ditambah, terutama bagi peningkatan kesejahteraan di wilayah selatan (Jabar). Kita sudah full memperjuangkan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Ujicoba Vaksin Covid Fase III Libatkan Puluhan Dokter Spesialis
Penanganan kasus terkait PJU Cianjur oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dinilai sangat sarat kriminalisasi.
fluktuasi harga berbagai komoditas pangan dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan.
Penanganan dinilai lebih menyerupai upaya kriminalisasi terhadap kesalahan administrasi daripada pembuktian tindak pidana murni.
Pencetakan SPPT merupakan kegiatan rutin tahunan yang nanti akan didistribusikan kepada para wajib pajak.
Pengelola PKBM harus berjuang mencetak SDM yang berdaya saing. Langkah itu sejalan dengan semangat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor pendidikan.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran daerah.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved