Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan mengantisipasi kondisi yang menimpa Partai Demokrat yang terperosok setelah dua periode berkuasa. Partai berlogo Kepala Banteng ini pun mengaku akan merawat kepercayaan publik.
"Faktor dan problem harus diantisipasi. Saya kira keinginan kita untuk menjaga kinerja pemerintah ini beserta seluruh partai pengusung dalam stabilitas politik yang stabil," kata Politikus PDIP Aria Bima dalam keterangan resmi, Kamis (23/7).
Menurut dia, pihaknya menyadari potensi yang menimpa elektabililtas Partai Demokrat yang terjun bebas usai Susilo Bambang Yudhoyono memimpin selama dua periode.
Baca juga: 2024 Regenerasi Total, Megawati Ingin Kadernya Bersiap
Supaya itu tidak terjadi, PDIP berupaya menjaga elektabilitas dan memenangkan pemilu 2024 atau setelah Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya.
Saat ini, kata dia, PDIP berupaya menggenjot kinerja pemerintahan agar tetap dipercaya publik.
Langkah itu dapat terwujud dengan baik bila melihat situasi politik di DPR, MPR, dan pemerintah yang harmonis sehingga harus dimanfaatkan dengan menanggulangi covid-19 sebaik mungkin disertai penyelamatan ekonomi.
"Supaya kinerja dalam mengatasi dampak covid-19 terhadap ekonomi ini, baik menyangkut pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat daya beli masyarakat dan sosial sefety net-nya itu bisa berjalan secara baik," paparnya.
Menurut dia, pemerintah harus mengendalikan pandemi covid-19 dan berbagai dampaknya agar tidak mengganggu wilayah sosial dan politik.
"Keberhasilan mengendalikan covid-19 dan berbagai dampaknya akan memupuk loyalitas publik kepada partai berlambang moncong putih," tutupnya.
Sejauh ini, elektabilitas PDIP masih bertengger di puncak klasemen seperti tercermin dalam hasil survei Charta Politika Indonesia dengan angka 20,5%.
Adapun posisi kedua dihuni Partai Gerindra dengan torehan dukungan publik atau responden sejumlah 14,2%, ketiga Partai Golkar dengan angka 10,3%. Keempat diraih PKB dengan angka 8,7%, PKS di posisi kelima dengan angka 8,1%.
Untuk posisi keenam ditempati Partai NasDem 8,0%. Urutan ketujuh ada Partai Demokrat 6,0%, kedelapan PAN 2,3%, kesembilan PPP 2,2%, Partai Perindo di urutan ke-10 dengan dukungan 1,7%, PSI pada urutan ke-11 dengan raihan 1,6%.
Untuk urutan 12 dihuni Partai Garuda 0,5%, ke-13 Partai Hanura 0,5%, ke-14 Partai Berkarya 0,3%, PKPI ke-15 dengan suara 0,2%, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 0,1%. Sedangkan untuk responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 15,1%.
Charta Politika Indonesia melakukan survei ini dengan cara mewawancarai sebanyak 2 ribu orang responden berusia minimal 17 tahun melalui sambungan telepon, menggunakan simple random sampling, margin of error 1,19%, dan quality control 20% dari total sampel. Survei dilakukan pada 6-1 Juli 2020. (OL-1)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved