Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP antikeberagaman dan intoleransi akan memantik lahirnya radikalisme dan dan aksi terorisme. Hal tersebut disampaikan Kasi Partisipasi Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Letkol Setyo Pranowo dalam kegiatan 'Literasi Informasi dalam Rangka Pencegahan Terorisme' di Kupang, Rabu (22/7).
Menurutnya, aksi-aksi terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu setidaknya tergambar dari hasil survei nasional tentang daya tangkal masyarakat terhadap adikalisme dan terorisme yang dilaksanakan BNPT pada 2017 dan 2018.
Survei tersebut memperlihatkan rerata skor 42,58 dari rentang 0-100, atau masuk dalam ketegori sedang. Selain itu, penggunaan media sosial dalam mencari informasi mengenai agama dengan skor 39,89 atau masuk dalam kategori tinggi dalam internalisasi kearifan lokal termasuk pemahaman agama.
"Salah satu penyebab tingginya potensi radikalisme dan terorisme belakangan ini adalah faktor kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi bagi masyarakat," jelasnya.
Disrupsi informasi menjadikan masyarakat yang tidak siap menjadi gagap dan kesulitan membedakan informasi benar dan salah. Situasi ini menjadi semakin parah karena budaya latah, masyarakat dengan mudah membagikan informasi yang didapatnya tanpa melakukan penyaringan dan telaah lagi. (R-1)
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved