Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SIKAP antikeberagaman dan intoleransi akan memantik lahirnya radikalisme dan dan aksi terorisme. Hal tersebut disampaikan Kasi Partisipasi Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Letkol Setyo Pranowo dalam kegiatan 'Literasi Informasi dalam Rangka Pencegahan Terorisme' di Kupang, Rabu (22/7).
Menurutnya, aksi-aksi terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu setidaknya tergambar dari hasil survei nasional tentang daya tangkal masyarakat terhadap adikalisme dan terorisme yang dilaksanakan BNPT pada 2017 dan 2018.
Survei tersebut memperlihatkan rerata skor 42,58 dari rentang 0-100, atau masuk dalam ketegori sedang. Selain itu, penggunaan media sosial dalam mencari informasi mengenai agama dengan skor 39,89 atau masuk dalam kategori tinggi dalam internalisasi kearifan lokal termasuk pemahaman agama.
"Salah satu penyebab tingginya potensi radikalisme dan terorisme belakangan ini adalah faktor kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi bagi masyarakat," jelasnya.
Disrupsi informasi menjadikan masyarakat yang tidak siap menjadi gagap dan kesulitan membedakan informasi benar dan salah. Situasi ini menjadi semakin parah karena budaya latah, masyarakat dengan mudah membagikan informasi yang didapatnya tanpa melakukan penyaringan dan telaah lagi. (R-1)
Narasi tandingan tentang nasionalisme dan kebhinekaan masih disajikan secara monoton. “Anak-anak tidak bisa menerima narasi kebangsaan yang membosankan
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengunjungi dan berdialog dengan masyarakat di 4 titik Desa Siap Siaga Kecamatan Jamblang.
SEORANG Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, MZ alias KS, 40, ditangkap oleh Densus 88 Antiteror karena diduga terlibat dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII).
BNPT bersama FKPT Provinsi Bali menyelenggarakan Lomba Gelar Budaya bertajuk Suara Damai Nusantara (SUDARA) guna memperkuat ketahanan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA/sederajat
INDONESIA mencatatkan nihil kasus serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini, pertengahan tahun 2025. Hal itu disebut berkat peran dari berbagai pihak.
PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved