Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyepakati kerja sama tentang dukungan pemeriksaan kesehatan bagi sektetariat panitia pegawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan/desa, dan pengawas tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Penandatanganan kesepakatan kerja sama dilakukan antara Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Oscar Primadi dan Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/7).
Oscar mengatakan pelaksanaan Pilkada harus disiapkan dengan baik karena Pilkada kali ini diselenggarakan di masa pandemi Covid-19. Protokol kesehatan harus diterapkan ke dalam seluruh proses Pilkada.
“Pelaksanaan Pilkada, petugas harus memiliki stamina yang baik dalam penyelengaraan Pemilu ini. Kemenkes siap mendukung dan bekerja sama dengan Bawaslu,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (21/7).
Baca juga: Bawaslu Maluku Utara Tuding KPU Tidak Transparan Data Pemilih
Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan Pilkada di tengah pandemi covid-19 ini pertama kalinya terjadi. Pilkada kali ini dilaksanakan di 270 daerah.
“Kami berharap Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini tidak memunculkan klaster baru,” ujar Abhan.
Ia mengaku, sempat tertunda tahapan Pilkada yang semestinya diselenggarakan tanggal 23 September 2019 itu adalah pemungutan suara namun karena pandemi covid-19 ditunda dan akhirnya dimulai lagi tahapan pada 15 Juni 2020 dan pemungutan suara pada 9 Desember 2020.
“Mudah-mudahan saja kondisi pandemi covid-19 segera berakhir sehingga nanti masyarakat tidak was-was datang ke TPS,” tambah Abhan,
Pilkada 2020 ini kali keempat setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Pilkada kali ini dilaksanakan serentak di 270 daerah dengan total jumlah TPS 317.000. (A-2)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa sampai dengan minggu kesembilan 2026, kasus campak di Indonesia telah turun menjadi 511 kasus dari sebelumnya 531 kasus.
Pemerintah mempercepat pelaksanaan imunisasi campak-rubella (MR) di berbagai daerah menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksinĀ campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh balita untuk mencegah terjadinya penularan campak.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyayangkan influencer Ruce Nuenda yang keluyuran atau beraktivitas di ruang publik saat sakit campak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved