Gagal Era SBY, Kerja Tim Pemburu Koruptor Diprediksi tak Maksimal

MANTAN komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai rencana pemerintah membentuk tim pemburu koruptor yang saat ini dipenuhi polemik tidak akan efektif. 

Tim serupa yang dulu pernah dibentuk dinilai tidak maksimal dalam memulangkan koruptor dari luar ke dalam negeri.

"Tim pemburu koruptor bukan solusinya. Yang harus diingat juga kalau mau memburu buronan korupsi jangan ribut, bekerja diam-diam saja. Ini belum bekerja tapi sudah ribut. Kalau tidak diam-diam pasti tidak bisa," kata Laode dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (16/7).

Laode mengatakan upaya memburu koruptor perlu upaya-upaya senyap lantaran memulangkan buron dari luar negeri tidak mudah. Pasalnya, buron yang ada di suatu negara kerap berinvestasi di negara itu sehingga memberikan keuntungan ekonomi. 

Laode mengatakan negara yang menjadi tempat pelarian juga tak ingin namanya tercemar dengan persepsi negatif jika upaya pemulangan menjadi polemik di publik.

"Sebuah negara itu tidak akan mau langsung serta-merta menyerahkan buronan. Karena itu, harus lewat jalur-jalur yang tertutup agar negara lain mau kooperatif," ucapnya.

Laode juga menyinggung terkait buron kasus hak tagih Bank Bali Joko Tjandra yang diduga berada di Malaysia. Laode mengatakan upaya pemulangan melalui jalur tertutup dan senyap juga harus dilakukan untuk kasus Joko Tjandra.

"Pekerjaannya jangan diributkan seperti sekarang kalau mau membuat Malaysia kooperatif. Contohnya, kalau sekarang sudah disebar (informasi) bahwa Jaksa Agung Malaysia meminta Jaksa Agung Indonesia menyelesaikan kasus Joko Tjandra di Indonesia, saya tidak yakin Malaysia akan kooperatif. Semua harus dikerjakan dengan operasi senyap," kata Laode.

Sebelumnya, rencana penghidupan kembali tim pemburu koruptor dicanangkan Menko Polhukam Mahfud MD. Rencana itu buntut dari terungkapnya buronan Joko Tjandra yang bebas masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi aparat.

Tim serupa dulu pernah dibentuk pada masa Presiden SBY. Mahfud mengatakan tim pemburu koruptor nantinya akan melibatkan Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian teknis lain yang terkait. (OL-8).