Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) sangat menyayangkan adanya pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus pemberian surat jalan terhadap buron kelas kakap Djoko Tjandra.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengaku heran karena Brigjen Prasetijo Utomo berani memberikan surat jalan kepada Joker, julukan Djoko.
"Saya heran, bagaimana mana mungkin ada surat jalan pada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri. Apalagi digunakan untuk melindungi buron koruptor besar," ujar Poengky kepada Media Indonesia, Kamis (16/7).
Baca juga: Usut Semua Pihak yang Terlibat Pelarian Joker
Poengky turut mengapresiasi pencabutan jabatan Prasetijo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim, sesuai dengan Surat Telegram Kapolri.
Poengky berharap Prasetijo bisa diperiksa pidana dengan dugaan melindungi buronan koruptor. "Ini adalah bentuk obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum, yang ironisnya Prasetijo adalah penegak hukum," ungkapnya.
Baca juga: Polda Metro Gelar Operasi Patuh Mulai 23 Juli
Menurut Poengky, sangat penting bagi Korps Bhayangkara untuk dapat segera menangkap terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.
"Kompolnas merekomendasikan diproses hukum untuk pertanggung jawaban, baik secara hukum pidana maupun aturan internal terkait disiplin dan kode etik profesi Polri," harap Poengky. (J-3)
Korps Bhayangkara kini tengah mendalami unsur dugaan pidana terkait isu 'saham gorengan' yang disinyalir menjadi biang kerok anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) baru-baru ini.
SEJUMLAH aktivis lingkungan dan kreator konten resmi melaporkan serangkaian aksi teror dan intimidasi yang mereka alami ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Rabu (14/1/2026).
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri dalam membongkar sindikat perjudian daring yang mengoperasikan 21 situs.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
Kemenhut bersama Bareskrim Polri memaparkan temuan awal hasil identifikasi forensik terhadap kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang
Irhamni mengatakan berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa ada campur tangan manusia pada gelondongan kayu tersebut.
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved