Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan penanggulangan terorisme di Indonesia adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk aparat pertahanan dan keamanan dari unsur TNI dan Polri.
"Diperlukan sinergitas TNI/Polri pada aspek pencegahan dalam konteks deteksi intelijen," kata Boy Rafli Amar dalam sambutannya pada acara silaturahmi dalam rangka peningkatan kerja sama BNPT dengan instansi lain dalam penanggulangan terorisme di Kantor BNPT, kompleks IPSC Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (7/7).
Dalam keterangan tertulis yang diterima, acara tersebut dihadiri Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI Marinir Suhartono, dan Komandan Korps Pasukan Khas (Dankorpaskhas) Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono.
Hadir pula Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorbrimob) Polri Irjen Pol. Anang Revandoko, serta Wakil Komandan Komando Operasi Khusus (Wadan Koopssus) TNI Brigjen TNI Marinir Widodo.
Boy Rafli menegaskan bahwa BNPT selama ini lebih banyak berfokus pada upaya pencegahan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme.
“Dalam UU tersebut ada tiga kewajiban pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan terorisme, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi,” kata mantan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Waka Lemdiklat) Polri ini.
Di dalam UU No.5/2018 juga mengakomodasi peran dari TNI dan perpres mengenai pelibatan TNI tersebut masih dalam proses. Kementerian Hukum dan HAM, kata dia, saat ini sedang berkonsultasi dengan DPR.
“Jadi, pelibatan TNI ini dalam UU tersebut diatur di dalam Pasal 43 Huruf I, ada peran TNI di dalamnya, baik dalam pencegahan maupun dalam penindakan," kata mantan Kapolda Papua ini.
Sementara itu, jajaran pasukan khusus TNI dan Polri siap mendukung dan bersinergi bersama BNPT dalam melaksanakan berbagai penugasan dalam penanggulangan terorisme di berbagai hal pencegahan.
Misalnya, deteksi dini pencegahan paham radikal terorisme di berbagai wilayah teritorial di Indonesia maupun kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman aksi terorisme.
Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menyatakan Kopassus siap dilibatkan dan mendukung BNPT dalam penanggulangan terorisme untuk menjaga keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ancaman terorisme ke depan makin dinamis. Aksi terorisme ini bukan hanya bersifat penyanderaan ataupun pembajakan saja, melainkan kita lihat dalam dinamika global ini mereka sudah melakukan penyerangan secara masif. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, negara harus hadir," kata Mayjen I Nyoman Cantiasa.
Dankormar Mayjen TNI Mar. Suhartono mengatakan bahwa Korps Marinir akan selalu mempersiapkan diri untuk mendukung tugas penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT. Masalahnya, aksi terorisme ini tentu menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
“Aksi terorisme ini sudah melingkupi aspek kehidupan sehingga kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan ini inisiatif yang sangat baik dari Kepala BNPT untuk berbagi informasi tentang perkembangan terorisme di Tanah Air," kata Suhartono.
Sementara itu, Dankorpaskhas Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung kegiatan BNPT dalam penanggulangan terorisme.
"Tugas BNPT itu begitu luas dan lebar sehingga semua komponen harus siap," kata Eris Widodo.
Dankorbrimob Irjen Pol. Anang Revandoko mengapresiasi adanya pertemuan yang sangat luar biasa ini sebagai bentuk keterpaduan antara Pasukan Khusus dari TNI dan Polri bisa menjadi satu dalam rangka penanggulangan teror.
“Jajaran Korps Brimob Polri siap mendukung kebijakan dari Kepala BNPT karena kami sudah dibekali untuk penanganan teror. Harapan kami bisa lebih solid lagi dalam peannggulangan teror dari mulai penangkalan, pencegahan, sampai upaya penindakan dan rehabilitasi," kata Anang Revandoko. (Antara/OL-09)
Ali Larijani peringatkan adanya plot serangan ala 9/11 oleh sisa jaringan Epstein untuk memfitnah Iran. Teheran tegaskan siap balas serangan AS dan Israel.
Persoalan terorisme merupakan kejahatan sipil yang harus ditangani polisi yang tunduk pada hukum sipil.
Kepolisian Norwegia menangkap tiga pria terkait ledakan bom di Kedubes AS, Oslo. Penyelidikan mendalami keterlibatan aktor negara asing pasca-kematian Ali Khamenei.
Konsulat AS di Toronto ditembaki orang tak dikenal. Polisi Kanada menyelidiki keterkaitan dengan konflik Timur Tengah dan dugaan adanya "sel tidur".
Dua pemuda asal Pennsylvania ditangkap setelah melempar bom rakitan (IED) berisi paku dan baut saat protes di New York. Tersangka mengaku terinspirasi ISIS.
Investigasi ledakan di Kedubes AS di Oslo terus berlanjut. Polisi rilis foto suspek berpakaian gelap dan selidiki video terkait Ali Khamenei di Google Maps.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved