Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR Dave Akbarshah meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus menyisir dan mendata warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Ia berpendapat, kemungkinan besar banyak WNI yang tak terdata karena statusnya yang tidak sah atau bermasalah.
Dave mengatakan upaya pendataan itu sangat penting di tengah situasi pandemi saat ini. Karena dengan begitu, dapat diketahui lebih pasti hal apa saja yang masih harus dilakukan oleh pemerintah melalui perwakilan RI di luar negeri terhadap para WNI tersebut.
"Harus dipastikan lagi karena seperti kita ketahui banyak WNI yang selama ini tidak terdata karena takut ketahuan statusnya oleh KJRI dan KBRI misalnya," ujar Dave.
Baca juga: KBRI New Delhi Fasilitasi Repatriasi 107 WNI yang Tertahan
Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Andy Rachmianto mengatakan Kemenlu tidak menampik kemungkinan besar memang ada WNI yang tak terdaftar di luar negeri. Ia menyampaikan, sejauh ini data WNI yang dimiliki Kemenlu merupakan data yang juga dimiliki oleh perwakilan-perwakilan RI di luar negeri.
"Kami terus koordinasi sejauh ini data yang kita punya adalah mereka yang sudah dilaporkan oleh perwakilan kita. Saya yakin ada memang WNI yang belum melaporkan karena satu dan lain hal atau keterbatasan, tapi kami yakin jumlahnya tak terlalu banyak. Kami terus berusaha pantau," ujar Andy.
Andy menjelaskan, perwakilan RI di luar negeri terus bekerja memantau dan menyalurkan bantuan bagi WNI terdampak covid-19 di berbagai negara dunia. Penyaluran sembako menjadi salah satu yang hingga saat ini terus disalurkan.
"Kami mengimbau pada WNI yang sudah menetap atau punya izin tinggal di luar negeri untuk sementara tidak pulang dulu ke Indonesia, hingga situasi covid-19 di Indonesia sudah membaik," tuturnya.(OL-5)
ISU viral mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diketahui bergabung menjadi tentara aktif Amerika Serikat memunculkan pertanyaan serius soal hukum kewarganegaraan.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
WNI tersebut saat ini ditempatkan di fasilitas penahanan khusus anak atau remaja, mengingat yang bersangkutan masih di bawah umur.
Konflik AS-Venezuela tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela, tetapi juga memunculkan kekhawatiran luas terkait berbagai hal, termasuk keselamatan WNI di sana.
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
PEMERINTAH Indonesia tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menanggapi operasi militer yang menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Kemenlu RI menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di Australia terus memantau situasi.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved