Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
ANGGOTA Komisi I DPR Dave Akbarshah meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus menyisir dan mendata warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Ia berpendapat, kemungkinan besar banyak WNI yang tak terdata karena statusnya yang tidak sah atau bermasalah.
Dave mengatakan upaya pendataan itu sangat penting di tengah situasi pandemi saat ini. Karena dengan begitu, dapat diketahui lebih pasti hal apa saja yang masih harus dilakukan oleh pemerintah melalui perwakilan RI di luar negeri terhadap para WNI tersebut.
"Harus dipastikan lagi karena seperti kita ketahui banyak WNI yang selama ini tidak terdata karena takut ketahuan statusnya oleh KJRI dan KBRI misalnya," ujar Dave.
Baca juga: KBRI New Delhi Fasilitasi Repatriasi 107 WNI yang Tertahan
Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Andy Rachmianto mengatakan Kemenlu tidak menampik kemungkinan besar memang ada WNI yang tak terdaftar di luar negeri. Ia menyampaikan, sejauh ini data WNI yang dimiliki Kemenlu merupakan data yang juga dimiliki oleh perwakilan-perwakilan RI di luar negeri.
"Kami terus koordinasi sejauh ini data yang kita punya adalah mereka yang sudah dilaporkan oleh perwakilan kita. Saya yakin ada memang WNI yang belum melaporkan karena satu dan lain hal atau keterbatasan, tapi kami yakin jumlahnya tak terlalu banyak. Kami terus berusaha pantau," ujar Andy.
Andy menjelaskan, perwakilan RI di luar negeri terus bekerja memantau dan menyalurkan bantuan bagi WNI terdampak covid-19 di berbagai negara dunia. Penyaluran sembako menjadi salah satu yang hingga saat ini terus disalurkan.
"Kami mengimbau pada WNI yang sudah menetap atau punya izin tinggal di luar negeri untuk sementara tidak pulang dulu ke Indonesia, hingga situasi covid-19 di Indonesia sudah membaik," tuturnya.(OL-5)
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza, Palestina. Ini alasan lengkapnya.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
USGS telah memperbarui kekuatan gempa bumi besar yang mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7), menjadi magnitudo 8,8.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Jumat (25/7) mengeluarkan pernyataan resmi terkait eskalasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang memanas.
Hingga kini penyebab kematian diplomat Kemenlu itu belum diketahui, apakah bunuh diri atau korban pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved