Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera membayar utang penyaluran cadangan beras Pemerintah 2018-2019 dan cadangan stabilitas harga pangan komoditas gula tahun 2018-2019 dengan total sekitar Rp1,75 triliun kepada Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera membayar utangnya," demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin RDP secara kehadiran fisik dan virtual dengan Dirut Bulog Budi Waseso, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
Ia mengutarakan jumlah utang pemerintah kepada Bulog untuk penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2018-2019 adalah sebesar Rp409,81 miliar. Sementara untuk cadangan stabilitas harga pangan, utang pemerintah tercatat Rp1,35 triliun. Politisi PDI-Perjuangan ini juga menjelaskan bahwa terkait utang Pemerintah terhadap Bulog ini menjadi fokus dalam pembahasan rapat.
"Komisi IV ingin mendapat penjelasan mengenai kondisi piutang yang belum dibayar, jadi Pemerintah ini banyak utangnya terhadap Bulog. Dalam penyaluran cadangan beras Pemerintah atau CBP dan cadangan stabilitas harga pangan atau CSHP komoditas gula 2018-2019," jelasnya.
Menurutnya pelunasan utang ini sangat penting guna mendapatkan penguatan anggaran yang bisa berdampak pada capaian kinerja yang lebih besar. (RO/OL-10)
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendapatkan laporan bahwa sekolah pusing untuk mengolah limbah dari Makan Bergizi Gratis (MBG).
Robert Rouw menilai keberadaan jalan tol di Riau, khususnya Tol Pekanbaru–Dumai dan Tol Pekanbaru–Bangkinang, telah membuka akses baru dan mempercepat mobilitas masyarakat maupun logistik.
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved