Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
EFEKIVITAS dalam menangani pandemi Covid-19 dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam memilih kepala daerah khususnya petahana. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpendapat, kepala daerah yang tidak efektif dalam menangani Covid-19 sebaiknya tidak dipilih lagi.
"Kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi. Karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (22/6).
Hal yang sama, terang Tito, juga terjadi di Korea dan Amerika Serikat yang menggelar pemilihan umum bahwa isu Covid-19 turut menjadi perhatian.
Baca juga: Sosialisasi PKPU soal Pilkada 2020 Harus Dikebut
Selain itu, ia berharap di tengah pandemi yang terjadi, akan lebih banyak kepala daerah maupun calon yang hadir menawarkan inovasi-inovasi sehingga, masyarakat sebagai pemilih akan memiliki perbandingan calon mana yang berkualitas.
Pertaruhan antara calon kepala daerah dan petahana, terang Tito, dalam penanganan Covid-19 akan berdampak pada kontestasi pilkada nantinya. Kepala daerah yang menjabat saat ini, imbuhnya, berusaha menunjukkan prestasi mereka dalam menekan kasus Covid-19 termasuk dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan setidaknya hingga Desember 2020 saat pilkada digelar.
"Kepala daerah akan sangat bersungguh-sungguh, apalagi yang akan running (maju) lagi. Kenapa? Kalau daerahnya merah, apalagi ada korban meninggal dunia itu akan menjadi amunisi bagi kontestan lain yang nonpetahana," terangnya Tito. (OL-4)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri minta Pj maju pilkada untuk mengundurkan diri
Tito Karnavian meminta semua komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggenjot realisasi belanja tahun anggaran (TA) 2023.
Menurut dia, permasalahan di DKI Jakarta yang akan diselesaikan adalah soal macet, polusi, dan sampah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan di desa selalu menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Pentingnya terobosan tersebut sangat diperlukan karena saat ini terjadi kenaikan harga musiman akibat tingginya permintaan barang dan jasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved