Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Satuan Petugas (Satgas) Polri Khusus Pengawasan Dana Covid-19 tengah mengusut sejumlah kasus penyelewengan dana yang digelontorkan pemerintah untuk covid-19.
“Dari informasi yang diterima, terdapat enam kasus di Polda Sumatra utara (Sumut), dan dua kasus di Polda Banten,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, Jumat (19/6).
Awi menuturkan, dari pelbagai kasus, sebagian merupakan kasus dengan kerugian kecil sehingga diselesaikan dengan cara mediasi.
Awi mencontohkan, adanya satu kasus pemotongan Rp100 ribu, dan Rp150 ribu itu diselesaikan secara mediasi.
“Kami berharap penyaluran dana bansos ini bisa tepat sasaran. Kalau kerugiannya kecil, dana covid-19 itu bisa dikembalikan,” paparnya.
Baca juga: Bansos Menumpuk, Gubernur Jambi Perintahkan Segera Dituntaskan
Sementara itu, Awi mengaku kasus dengan kerugian cukup besar masih dalam penyelidikan oleh tim Satgas di bawah komando Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.
Awi menambahkan, kasus yang ditangani oleh Polres Simalungun, ialah adanya manipulasi timbangan bansos.
“Manipulasi timbangan bansos, sehingga dipotong 2 kilogram bansos. Kami masih selidiki lebih lanjut, termasuk kerugian dan data penerima bansos,” ujar Awi.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan siap menjalankan instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk menindak tegas siapapun pihak yang berani menyelewengkan dana yang digelontorkan pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi covid-19.
"Ya, dalam situasi kondisi pandemi seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan maka Polri tidak pernah ragu untuk 'sikat' dan memproses pidana," tutur Idham. (A-2)
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved