Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MANTAN Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin bebas bersyarat dari penjara usai mendapat cuti menjelang bebas. Pembebasan bersyarat itu dikabulkan Kementerian Hukum dan HAM.
"Betul (Nazaruddin) menjalankan program cuti menjelang bebas pada 14 Juni 2020," ucap Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti, Selasa (16/6).
Pemberian cuti tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor PAS-738.PK.01.04.06 Tahun 2020. Nazaruddin pun sudah dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, per Minggu (14/6) lalu.
Mantan anggota DPR itu sudah menjalani masa tahanan sejak divonis bersalah pada 2012. Ia dihukum bersalah atas dua perkara. Kasus pertama yakni korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang pada 2012. Perkara kedua ialah pencucian uang pada 2016. Total pidananya 13 tahun penjara.
Pada perkara korupsi Wisma Atlet, Nazaruddin divonis Pengadilan Tipikor Jakarta 4 tahun 10 bulan. Mahkamah Agung lalu memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara. Dalam kasus itu, Nazaruddin terbukti menerima suap sebesar Rp4,6 miliar untuk memuluskan PT Duta Graha Indah (DGI) memenangi proyek Rp191 miliar tersebut di Kemenpora.
Dalam kasus pencucian uang, Nazaruddin sebagai anggota DPR dinyatakan bersalah menerima gratifikasi senilai Rp40,3 dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk memuluskan sejumlah proyek. Ia divonis bersalah 6 tahun penjara. (OL-8).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Patok itu justru dipasang untuk melindungi wilayah konsesi dari dugaan penyerobotan oleh PT P, yang dituding melakukan penambangan nikel ilegal.
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Lisa Mariana mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
Budi mengatakan, keterangan saksi akan diperkuat dengan bukti yang didapat KPK. Sebagian bukti ditemukan penyidik melalui proses penggeledahan.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved