Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di masa pandemi covid-19 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpikir untuk berinovasi. Tujuannya untuk menghindari penyebaran virus korona (covid-19).
"Kita ingin menghidari jangan sampai paku dipegang banyak orang. Kami kemarin kepikiran menggunakan alat coblos sekali pakai," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5).
Arief menggambarkan alat tersebut serupa tusuk gigi, namun memiliki ujung yang lebih besar seperti sumpit. Sehingga alat tersebut dapat menghasilkan lubang yang cukup besar, untuk memastikan surat suara sah.
Selain itu, KPU juga akan menggunakan tinta yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Terdapat dua opsi metode penggunaan tinta yang diyakini dapat menjamin keselamatan pemilih dari covid-19.
"Tinta tetes seperti penggunaan hand sanitizer, ada petugas yang meneteskan kepada pemilih dan tinta semprot," jelasnya.
Baca juga: Pemaksaan Pilkada saat Covid-19 Akan Turunkan Kualitas Demokrasi
Ia menyadari terbosoan baru itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun penyelenggaran Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada Desember 2020 harus sesuai dengan kenormalan baru.
"Kalau menjalani new normal, syarat yang diberikan KPU harus dipenuhi," imbuhnya.
Pelaksanaan pilkada serentak direncanakan berlangsung pada Desember 2020 dari jadwal awal September 2020. Pilkada berjalan mengutamakan protokol kesehatan pencegahan covid-19 atau merujuk pada kegiatan new normal.
"Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada Desember tetap kita laksanakan, namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan koordinasikan," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (27/5).(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved