Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di masa pandemi covid-19 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpikir untuk berinovasi. Tujuannya untuk menghindari penyebaran virus korona (covid-19).
"Kita ingin menghidari jangan sampai paku dipegang banyak orang. Kami kemarin kepikiran menggunakan alat coblos sekali pakai," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5).
Arief menggambarkan alat tersebut serupa tusuk gigi, namun memiliki ujung yang lebih besar seperti sumpit. Sehingga alat tersebut dapat menghasilkan lubang yang cukup besar, untuk memastikan surat suara sah.
Selain itu, KPU juga akan menggunakan tinta yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Terdapat dua opsi metode penggunaan tinta yang diyakini dapat menjamin keselamatan pemilih dari covid-19.
"Tinta tetes seperti penggunaan hand sanitizer, ada petugas yang meneteskan kepada pemilih dan tinta semprot," jelasnya.
Baca juga: Pemaksaan Pilkada saat Covid-19 Akan Turunkan Kualitas Demokrasi
Ia menyadari terbosoan baru itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun penyelenggaran Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada Desember 2020 harus sesuai dengan kenormalan baru.
"Kalau menjalani new normal, syarat yang diberikan KPU harus dipenuhi," imbuhnya.
Pelaksanaan pilkada serentak direncanakan berlangsung pada Desember 2020 dari jadwal awal September 2020. Pilkada berjalan mengutamakan protokol kesehatan pencegahan covid-19 atau merujuk pada kegiatan new normal.
"Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada Desember tetap kita laksanakan, namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan koordinasikan," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (27/5).(OL-5)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved