Kamis 28 Mei 2020, 15:58 WIB

Pemaksaan Pilkada saat Covid-19 Akan Turunkan Kualitas Demokrasi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pemaksaan Pilkada saat Covid-19 Akan Turunkan Kualitas Demokrasi

ANTARA FOTO/Fauzan
Mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten.

 

PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah pada 9 Desember akan mempertaruhkan partisipasi masyarakat dan mutu demokrasi. Pasalnya suksesi dalam penentuan pemimpin daerah kala pandemi dapat terhambat oleh ancaman penyebaran virus korona.

"Pandangan saya jelas kualitas pilkada akan menurun dibanding pilkada sebelumnya. Utamanya partisipasi masyarakat yang akan menurun drastis. Masyarakat akan lebih memilih diam di rumah daripada menyalurkan hak suaranya di TPS," kata Anggota Komisi II DPR Syamsul Luthfi saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (28/5).

Menurut dia, pelaksanaan pilkada juga akan berbenturan dengan ketakutan penyelenggara saat harus menggelar pemungutan di rumah sakit infeksi virus korona. Setiap pasien virus korona memiliki hak untuk memilih calon kepala daerahnya namun teknisnya sangat sulit.

"Tentu sangat sulit diatur teknisnya. Kemudian yang sangat tidak fair adalah kepala daerah incumbent bisa memanfaatkan momentum pandemi covid untuk menggaet suara dengan menyalurkan bantuan baik dari APBN maupun APBD," ujarnya.

Baca juga: Dipaksakan saat Covid-19 Bikin Anggaran Pilkada Membengkak

Menurut Luthfi, penyaluran bantuan sosial dapat disalahgunaan untuk kepentingan politik bila pilkada tetap dilangsungkan waktu dekat. "Pengadaan APD maupun bantuan sembako yang terjadi sekarang bagi kepala daerah incumbent bisa dimanfaatkan oleh koleganya untuk menambah pundi-pundi dana pilkada. Ini sungguh tidak fair. Apalagi kita berbicara hal teknis yang lain maka sangat berat untuk bisa memastikan pilkada ini bisa bermutu," ungkapnya.

Guna menjaga mutu dan partisipasi pemilih menurut dia, pemerintah, DPR serta penyelenggara pemilu belum kehabisan kesempatan untuk mengkaji ulang kesepakatan pilkada 9 Desember. "Kenapa kita tidak memakai prinsip mundur selangkah untuk maju beberapa langkah sehingga kesannya tidak dipaksakan seperti sekarang ini," katanya.

Ia pun menyangsikan persiapan dan tahapan pilkada yang akan dimulai 15 Juni karena masih berkutat dengan beban teknis dan protokol kesehatan. "Maka estimasi pelaksanaan yang paling moderat adalah penundaan sampai tahun depan. Karena fokus kita saat ini adalah bagaimana menciptakan stabilitas kesehatan dan stabilitas ekonomi," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/M Soleh

Soal Djoko Tjandra, Komisi III akan Panggil Imigrasi dan Polri

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 10 Juli 2020, 22:26 WIB
Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mempertanyakan alasan l National Central Bureau (NCB) Interpol mencabut status buronan terpidana...
Ilustrasi

Kemensos-BNN Kerjasama Cegah dan Tangani Narkoba

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Jumat 10 Juli 2020, 21:51 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi landasan kerja sama dalam menyamakan persepsi dan cara bertindak...
MI/Adi Kristiadi

Geledah Pendopo Walikota Banjar, KPK Usut Korupsi Infrastruktur

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 10 Juli 2020, 21:03 WIB
Ali Fikri mengatakan tim penyidik KPK saat ini sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik memeriksa saksi dan melakukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya