Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DITRESKRIMSUS Polda Sumatera Utara hingga saat ini masih memburu penjahat yang diduga menangani kasus dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos), bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan dana desa (DD) di Sumatera Utara.
Menurut Kabag Penum Kombes Pol. Dr. Ahmad Ramadhan, pihaknya masih mengumpulkan informasi tentang dugaan adanya penyelewengan bansos bagi warga terdampak covid-19 di beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumut.
“Pengumpulan fakta-fakta penyelidikan tetap dilakukan namun tidak mengganggu jalannya pendistribusian bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan,” ujar Ahmad.
Sebelumnya, pengusutan kasus dugaan korupsi bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov) maupun kabupaten/kota ini, merupakan bentuk dukungan atas instruksi Presiden RI Joko Widodo.
Dalam instruksi tersebut, Jokowi meminta aparat penegak hukum supaya mengambil langkah dan sikap tegas menindak pelaku korupsi, baik itu bansos, BST, maupun bantuan dana desa di tengah pandemi covid-19.
“Tim yang sudah terbentuk sedang bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bahan keterangan. Kita tunggu hasil penyelidikannya, nanti akan ditentukan, kasus ini dipastikan dilanjutkan bila bukti ditemukan," ucap Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin.
Adapun penangan kasus dugaan penyimpangan bantuan terjadi di lima daerah yaitu Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Deli Serdang, yang tengah ditelusuri. (OL-4)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved