Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGALAMAN Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala Divisi Humas Polri dinilai bakal memberikan nuansa baru dalam penanggulangan terorisme sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Hal itu diungkapkan oleh pakar terorisme Universitas Indonesia Ridwan Habib.
"Pak Boy ini kan lama di Humas, pernah menjadi Kepala Divisi. Jadi saya kira pendekatan beliau ke masyarakat itu baik, cara berbicara, pendekatan terhadap organisasi masyarakatnya baik," kata Ridwan kepada Media Indonesia, Minggu (3/5).
Oleh sebab itu, Ridwan berharap kepemimpinan yang ramah dari Boy mampu menggandeng organisasi masyrakat dalam membantu tugas pemerintah melawan terorisme. "Jadi jangan sampai seolah-olah musuh teroris hanya BNPT," ujarnya.
Baca juga : Jaksa Agung : Pengangkatan Setia Untung Sesuai Peraturan
Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti. Selain berpengalaman sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy juga memiliki portofolio yang baik dalam bidang terorisme.
"Pak Boy pernah menjadi Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88/Anti Teror pada 15 Juni 2007 hingga 2 April 2008," tandas Poengky.
Sebelumnya, penunjukan Boy sebagai Kepala BNPT oleh Kapolri Jendral Idham Azis dikritik oleh Ketua Preisidim Indonesian Police Watch Neta S Pane. Menurutnya, pengangkatan Kepala BNPT merupakan kewenangan presiden. Oleh sebab itu, terbitnya TR Kapolri tersebut dinilai melampaui kewenangan Presiden Jokowi.
"Untuk itu TR pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT itu harus segera dicabut dan dibatalkan," ujar Neta. (OL-7)
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
REMAJA dan anak-anak sekarang dinilai lebih rentan terhadap paparan paham radikal di ruang digital. Kondisi ini dinilai berbahaya karena kelompok usia tersebut dalam fase pencarian jati diri.
BNPT mengungkapkan ada 27 rencana serangan terorisme yang berhasil dicegah dalam tiga tahun terakhir, dengan ratusan pelaku terafiliasi ISIS ditangkap.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
KEPALA BNPT Eddy Hartono menyoroti secara mendalam fenomena memetic radicalization yang kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda.
Menurut Edi Hartono, media sosial dan game online telah terbukti menjadi salah satu sarana yang digunakan pelaku terorisme untuk melakukan perekrutan.
Program ini memberikan edukasi mendalam mengenai upaya mitigasi penyebaran paham radikal terorisme di ruang digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved