Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy telah bebas dari Rumah Tahanan Cabang KPK pada Rabu (29/4/2020). Kendati belum melakukan komunikasi dengan pihak Romi, sapaan akrab Romahurmiziy, PPP meminta semua pihak mematuhi putusan hakim.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan, bila melihat dari proses hukum yang sudah berjalan, pembebasan Romi memang sudah tepat waktu. Apalagi sudah ada perintah dari Mahkamah Agung (MA) kepada pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa masa tahanan terdakwa sudah sama dengan vonis. “Maka atas nama hukum harus dibebaskan. Soal ada upaya hukum kasasi itu tidak menghilangkan hak terdakwa. Kami berharap putusan MA diterapkan secara konsekuen. Atas nama hukum, KPK juga tunduk pada putusan hakim,” ujar Baidowi, di Jakarta, Kamis (30/4).
Lebih lajut Baidowi mengatakan, hingga saat ini belum juga ada pembahasan mengenai kelanjutan karier politik Romi di PPP. Namun, PPP menyerahkan keputusan kepada Romi untuk menentukan. “Apakah kembali masuk ke PPP, itu sepenuhnya hak politik ada di Pak Romy. Namun, berdasarkan informasi, beliau masih fokus kasasi di MA,” ujar Baidowi.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding Romi. Masa hukuman penjaranya berkurang separuh, dari dua menjadi setahun, sedangkan dendanya tetap Rp100 juta. *Romi bebas pada Rabu (29/4) karena telah menjalani hukuman sesuai dengan vonis banding PT Jakarta setelah dipotong masa tahanan. Romi menjalani penahanan di Rutan KPK sejak 15 Maret 2019.
Atas putusan banding itu, KPK mengajukan kasasi ke MA. Kemudian, polemik timbul tentang perlu atau tidaknya penahanan kembali Romi.
Pengamat hukum Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali melalui keterangan resmi menilai Romu bisa saja tetap ditahan. Meski begitu, dari perspektif hak asasi manusia (HAM), terpidana kasus suap itu memang seharusnya dibebaskan.
Pasalnya, Romi sudah menjalani masa hukuman yang sudah sesuai dengan putusan PT Jakarta. “Kalau dari perspektif HAM, sebaiknya Romi memang dikeluarkan dari tahanan sambil menunggu putusan kasasi,” kata Mahrus. “Jika nanti keputusan kasasi memang ada penambahan masa hukuman, tinggal kembali masuk kembali ke tahanan. Jika tidak, ya tidak perlu,” ujar Mahrus. (Cah/P-2)
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Dana yang besar dapat memengaruhi berbagai aspek dalam partai, seperti proses pencalonan, kampanye, dan bahkan pembentukan koalisi dalam pemilu mendatang.
PPP akan sulit untuk kembali melenggang ke Parlemen Senayan pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang apabila tidak dipimpin oleh sosok yang tidak kuat dan tidak memberikan pengaruh.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa (EA) siap menghadiri panggilan Bareskrim Polri pekan depan terkait laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Muhammad Romahurmuziy.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved