Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI menyambut positif penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) selama satu tahun. PON yang sedianya digelar di Papua pada Oktober 2020 ditunda hingga Oktober 2021. Keputusan pemerintah itu dinilai sebagai langkah tepat di tengah wabah virus korona.
"Penundaan PON selama setahun merupakan kesempatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Komisi X DPR RI dapat mengawal perubahan pelaksanaan pembangunan, baik sarana dan prasarana, juga pengadaaan peralatan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Kamis (23/4), usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan BPKP dan LKPP secara virtual.
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar itu, penundaan ini erat kaitannya dengan pekerjaan fisik venue yang tertunda karena pandemi Covid-19. Material dan pekerja yang sebagian didatangkan dari luar Papua, kini terkendala teknis distribusi dan transportasi ke Papua. Sisi positif lain dari penundaan ini adalah mencegah para pihak pelaksana dari permasalahan akuntabilitas keuangan.
"Anggaran PON 2020 adalah Rp 4,14 triliun dari APBN dan Rp 5,86 triliun dari APBD. Akan tetapi, dengan situasi Covid-19 dan fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar, tentu akan mengakibatkan kenaikan dan eskalasi anggaran," ungkap Hetifah.
Selanjutnya, Komisi X DPR dapat mempersiapkan diri untuk pembahasan penyesuaian alokasi anggaran persiapan dengan pihak pelaksana.
Legislator dapil Kalimantan Timur itu, juga memberikan motivasi kepada para atlet dan pelatih agar menjadikan penundaan ini sebagai momentum peningkatan prestasi.
“Kepada rekan-rekan atlet dan pelatih, mari kita gunakan rentang waktu setahun ini sebagai kesempatan mempersiapkan diri lebih baik. Dengan kepastian ditundanya PON selama setahun, pelatih dapat merancang ulang program latihan yang durasinya disesuaikan dan atlet diharapkan dapat berprestasi lebih baik,” tutur Hetifah.
Terakhir, Hetifah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, menekankan bahwa selain keberhasilan pencapaian olahraga, kegiatan PON juga harus tertib administrasi. “Saya harapkan PON tidak hanya sukses prestasi namun juga sukses administrasi, sehingga tidak meninggalkan masalah ke depannya," tutupnya. (OL-09)
Film anak bergenre musikal-petualangan ini tidak hanya menyuguhkan keindahan visual, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang relasi manusia dengan alam.
Pesawat Smart Air ditembak KKB saat mendarat di Karowai, Boven Digoel, Papua Selatan. Pilot dan kopilot dilaporkan tewas, sementara kondisi 13 penumpang masih belum dipastikan.
Polri menerjunkan tim ke Boven Digoel, Papua Selatan, untuk menyelidiki penembakan pesawat Smart Air PK-SNR. Operasi Damai Cartenz 2026 dikerahkan ke lokasi.
Pesawat Smart Air PKS-NR ditembak saat mendarat di Bandara Koroway, Boven Digoel, Papua Selatan. Pilot dan kopilot dilaporkan tewas akibat serangan yang diduga dilakukan KKB.
Pesawat perintis PK-SNR ditembak sesaat setelah mendarat di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel. Dua pilot tewas, penumpang selamat.
Melalui perpaduan musikal dan petualangan, film Teman Tegar: Maira–Whisper from Papua membawa misi besar: membangun kesadaran manusia akan relasinya dengan alam.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved