Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menekankan pentingnya tindakan penegakan hukum oleh aparat keamanan bagi masyarakat yang melanggar aturan terkait penanganan covid-19.
"Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara penting dilakukan dalam hal ini. Sehingga betul-betul masyarakat kita memiliki kedisiplinan yang kuat untuk menghadapi ini," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna melalui video konferensi, Selasa (14/4).
Selain hal tersebut, ada lima arahan lain yang disampaikan presiden. Arahan selanjutnya, yang ditujukan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri, adalah untuk terus melakukan percepatan pengujian sampel dan pelacakan kasus.
Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh pihak untuk memanfaatkan berbagai teknologi yang ada demi memudahkan penanganan covid-19 di Tanah Air.
"Baik yang menyangkut untuk sensor tubuh, big data, Internet of things. Semua harus kita pakai. Saya sangat menghargai, sekarang kita telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi dalam penggunaan telemedicine. Orang tidak perlu lagi bertemu dokter, tidak perlu harus ke rumah sakit untuk bisa konsultasi kesehatan," tuturnya.
Baca juga: Hadapi Pandemi Covid-19, Sri Sultan Ingatkan Ajaran Sultan Agung
Kemudian, ia juga memberi arahan terkait komunikasi yang efektif. Gugus Tugas dan kementerian-kementerian terkait diminta memberikan penjelasan terkait perkembangan situasi di dalam negeri secara transparan kepada media.
"Ini harus dilakukan dengan detail dan baik. Jangan sampai kabar berita yang baik tidak disampaikan. Sehingga rasa optimis masyarakt menjadi cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif," sambung kepala negara.
Kemudian, Jokowi juga meminta agar urusan logistik tidak terganggu, baik dari pusat atau gudang-gudang ke berbagai daerah. "Yang terakhir, stimulus ekonomi yang kita keluarkan harus betul-betul tepat sasaaran . Semua kebijakan-kebijakan itu kita fokuskan pada pemutusan rantai penyebaran covid-19," tandasnya. (OL-4)
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved