Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo berjanji data terkait pandemi virus korona akan disiapkan lebih akurat dan terintegrasi.
Gugus tugas di tingkat pusat akan mengitegrasikan dari daerah yang berasal dari gugus tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Bapak Presiden meminta data-data dari daerah harus seluruhnya transparan dan Gugus Tugas (pusat) telah meminta kepada Gugus Tugas di provinsi, kabupaten/kota agar (data) terintegrasi. Sehingga unsur-unsur yang ada, baik dari TNI/Polri dan BPBD bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten/kota dan juga provinsi sehingga data yang dilaporkan itu bisa real time dan juga bisa lebih akurat," ucap Doni dalam konferensi pers seusai rapat terbatas di Jakarta, Senin (13/4).
Baca juga: Presiden Perintahkan Terawan Benahi Manajemen Pasien Covid-19
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar data terkait penanganan wabah covid-19 lebih terbuka dan terpadu sehingga publik bisa mengaksesnya secara mudah. Presiden meminta kementerian terkait untuk mengintegrasikan data kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
"Yang berkaitan data-data informasi saya minta ini betul-betul terintegrasi semua kementerian masuk ke gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada. Baik mengenai jumlah PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik," ucap Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).
Presiden mengingatkan keterpaduan data dibutuhkan agar masyarakat bisa mengaksesnya. Ia juga meminta data untuk terus diperbaharui setiap hari.
"Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu. Sekali lagi data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah yang di-PCR (tes polymerase chain reaction) berapa ada semua dan terbuka semua sehingga semua bisa mengakses data ini dengan baik," ujarnya. (A-2)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman mengatakan tren mingguan kasus campak pada Maret 2026 mengalami penurunan.
WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengimbau masyarakat untuk tetap mengatur makanan di masa lebaran agar tetap sehat.
Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa sampai dengan minggu kesembilan 2026, kasus campak di Indonesia telah turun menjadi 511 kasus dari sebelumnya 531 kasus.
Pemerintah mempercepat pelaksanaan imunisasi campak-rubella (MR) di berbagai daerah menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved