Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo berjanji data terkait pandemi virus korona akan disiapkan lebih akurat dan terintegrasi.
Gugus tugas di tingkat pusat akan mengitegrasikan dari daerah yang berasal dari gugus tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Bapak Presiden meminta data-data dari daerah harus seluruhnya transparan dan Gugus Tugas (pusat) telah meminta kepada Gugus Tugas di provinsi, kabupaten/kota agar (data) terintegrasi. Sehingga unsur-unsur yang ada, baik dari TNI/Polri dan BPBD bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten/kota dan juga provinsi sehingga data yang dilaporkan itu bisa real time dan juga bisa lebih akurat," ucap Doni dalam konferensi pers seusai rapat terbatas di Jakarta, Senin (13/4).
Baca juga: Presiden Perintahkan Terawan Benahi Manajemen Pasien Covid-19
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar data terkait penanganan wabah covid-19 lebih terbuka dan terpadu sehingga publik bisa mengaksesnya secara mudah. Presiden meminta kementerian terkait untuk mengintegrasikan data kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
"Yang berkaitan data-data informasi saya minta ini betul-betul terintegrasi semua kementerian masuk ke gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada. Baik mengenai jumlah PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik," ucap Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).
Presiden mengingatkan keterpaduan data dibutuhkan agar masyarakat bisa mengaksesnya. Ia juga meminta data untuk terus diperbaharui setiap hari.
"Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu. Sekali lagi data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah yang di-PCR (tes polymerase chain reaction) berapa ada semua dan terbuka semua sehingga semua bisa mengakses data ini dengan baik," ujarnya. (A-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved