Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait untuk secepat-cepatnya menyalurkan bantuan sosial (bansos)yang sudah disiapkan agar sampai ke masyarakat.
Presiden mengingatkan bantuan sosial sudah sangat mendesak bagi warga lapisan bawah yang ekonominya terdampak wabah korona.
"Yang berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, saya minta Mensos (menteri sosial), Menkeu (menteri keuangan), minggu ini semuanya harus bisa jalan (disalurkan). Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali baik yang berkaitan kartu prakerja, PKH, BLT, kartu sembako, pembagian sembako Jabodetabek semua harus berjalan minggu ini," tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).
Presiden menyampaikan ia telah memantau langsung di lapangan terkait kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan masyarakat bawah sudah yang ekonominya terdampak pandemi sudah sangat membutuhkan uluran tangan negara sehingga penyaluran bantuan harus dipercepat.
"Saya turun ke bawah, kemarin saya lihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan sampai nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," tegas Jokowi.
Baca juga: Bansos Disalurkan Tiap Bulan
Sebelumnya, pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp110 triliun yang akan digunakan sepenuhnya untuk program jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dengan stimulus tersebut, mereka diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemi covid-19.
Melalui anggaran tersebut, pemerintah memperluas jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25% dengan penyaluran yang dipercepat menjadi sebulan sekali.
Bantuan melalui Kartu Pra Kerja juga telah disiapkan. Anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan jumlah penerima manfaat 5,6 juta orang terutama yang terkena pemutusan kerja (PHK), pekerja informal, dan pelaku UMKM yang terdampak wabah covid-19.
Pemerintah juga menaikkan penerima manfaat kartu sembako dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang. Nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp200 ribu per penerima manfaat dan akan diberikan setiap bulan selama sembilan bulan. Khusus wilayah Jabodetabek, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta orang selama dua bulan ke depan. (A-2)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved