Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
BEREDAR video di media sosial yang menunjukkan adanya pergerakan warga dalam numlah besar menuju Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (11/4) malam.
Di media sosial disebutkan bahwa pergerakan tersebut dipicu pembagian paket sembako dari Presiden Joko Widodo. Namun, hal tersebut dibantah pihak Istana Kepresidenan.
“Tidak ada kegiatan pembagian paket sembako oleh Presiden pada Sabtu malam di Bogor,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden kepada Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan resmi, Minggu (12/4)
Presiden Joko Widodo memang membagikan paket sembako tetapi itu dilakukan pada Kamis (9/4) sore, di Jakarta dan Jumat (10/4) malam, di Bogor.
"Dalam kegiatan pembagian paket sembako tersebut, pihak Paspampres selalu mengutamakan protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing," lanjutnya.
Baca juga: Pulang Kerja, Presiden Bagikan Sembako
Bey mengatakan pergerakan massa ke Istana pada Sabtu Malam didasari oleh informasi hoaks yang beredar yang menyebutkan presiden akan kembali membagikan sembako.
“Kemungkinan karena malam sebelumnya ada pembagian paket sembako, masyarakat mengira akan ada pembagian lagi sehingga mereka berbondong-bondong ke Istana Bogor," tutur Bey.
Ke depannya, berkaca dari dua kegiatan pembagian yang akhirnya menyulut warga bergerak menuju Istana, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer Presiden dan Paspampres akan mengevaluasi cara pembagian sembako yang tentunya mengutamakan physical distancing, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
“Terlebih lagi, DKI Jakarta dan wilayah Bogor sudah ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentunya kita semua harus mendukung pelaksanaan PSBB ini,” tandasnya. (A-2)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved