Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BEREDAR video di media sosial yang menunjukkan adanya pergerakan warga dalam numlah besar menuju Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (11/4) malam.
Di media sosial disebutkan bahwa pergerakan tersebut dipicu pembagian paket sembako dari Presiden Joko Widodo. Namun, hal tersebut dibantah pihak Istana Kepresidenan.
“Tidak ada kegiatan pembagian paket sembako oleh Presiden pada Sabtu malam di Bogor,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden kepada Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan resmi, Minggu (12/4)
Presiden Joko Widodo memang membagikan paket sembako tetapi itu dilakukan pada Kamis (9/4) sore, di Jakarta dan Jumat (10/4) malam, di Bogor.
"Dalam kegiatan pembagian paket sembako tersebut, pihak Paspampres selalu mengutamakan protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing," lanjutnya.
Baca juga: Pulang Kerja, Presiden Bagikan Sembako
Bey mengatakan pergerakan massa ke Istana pada Sabtu Malam didasari oleh informasi hoaks yang beredar yang menyebutkan presiden akan kembali membagikan sembako.
“Kemungkinan karena malam sebelumnya ada pembagian paket sembako, masyarakat mengira akan ada pembagian lagi sehingga mereka berbondong-bondong ke Istana Bogor," tutur Bey.
Ke depannya, berkaca dari dua kegiatan pembagian yang akhirnya menyulut warga bergerak menuju Istana, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer Presiden dan Paspampres akan mengevaluasi cara pembagian sembako yang tentunya mengutamakan physical distancing, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
“Terlebih lagi, DKI Jakarta dan wilayah Bogor sudah ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentunya kita semua harus mendukung pelaksanaan PSBB ini,” tandasnya. (A-2)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved