Jubir Pemerintah Komentari Tumpang Tindih Aturan Ojol

KETIDAKKOMPAKAN dua instansi pemerintah terjadi di tengah upaya memberantas pandemi covid-19.

Pada 9 April, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Salah satu aturan yang tercantum di dalam beleid itu adalah sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat (ojek) dalam hal tertentu dapat mengangkut penumpang dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19.

Padahal, sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Di regulasi, disebutkan dengan tegas bahwa kendaraan roda dua dilarang mengangkut penumpang.

Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menekankan bahwa saat ini yang menjadi fokus utama adalah bagaimana seluruh pihak bisa menjalankan PSBB dengan baik dan benar.

"Bentrok atau tidak (tentang dua peraturan menteri ini), nanti kita lihat bagaimana peraturan daerah menyikapi. Kita sekarang bicara soal PSBB, bukan masalah ojek," ucap Yurianto. (A-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani