​​​​​​​Penyaluran Bantuan Sosial Dampak Covid-19 Jangan Berbelit

PENYALURAN berbagai bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat golongan bawah harus benar-benar tepat sasaran dan harus dilaksanakan sesegera mungkin.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah seperti ketua RT/RW di wilayah masing-masing.

"Pelaksanaan harus tepat sasaran. Kelompok-kelompok penerima manfaat saya ingin by address sehingga tepat dan akurat. Libatkan RT/RW dan pemerintah desa sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat," ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas terkait Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, Selasa (7/4).

Ia juga meminta mekanisme penyaluran jaring pengaman sosial dibuat seefisien mungkin. Jangan sampai masyarakat dibuat kesulitan karena pemerintah daerah menerapkan persyaratan yang berbelit-belit.

"Mekanisme penyaluran dibuat seefisien mungkin. Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit, tidak menyulitkan masyarakat," tuturnya.

Proses pendistribusian juga semestinya melibatkan sektor usaha mikro dan kecil seperti pedagang pasar, jasa transportasi ojek, sehingga perekonomian di sektor bawah bisa ikut bergerak.

Baca juga: Anggaran Kegiatan Tidak Terkait Covid-19 Dihapus

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp110 triliun yang akan digunakan sepenuhnya untuk program jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dengan stimulus tersebut, mereka diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemi covid-19.

Secara rinci, melalui program tersebut, pemerintah memperluas jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25% dengan penyaluran yang dipercepat menjadi sebulan sekali.

Pemerintah juga menaikkan penerima manfaat kartu sembako dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang. Nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp200 ribu per penerima manfaat dan akan diberikan setiap bulan selama sembilan bulan

Khusus wilayah Jabodetabek, pemerintah menyiapkan bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta orang selama dua bulan ke depan.

"Selain itu, saya juga telah memerintahkan Mensos mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek. Kartu Pra Kerja juga akan segera dimulai pada 9 April. Kartu ini anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat ada 5,6 juta orang terutama yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku UMKM yang terdampak covid-19," tutur Jokowi. (A-2)