DPR Buka Opsi Tunda Pilkada

KOMISI II DPR tidak Kmenutup opsi untuk menunda seluruh tahapan Pilkada 2020. Bila wabah covid-19 belum juga mereda dalam waktu dekat, penundaan tersebut dianggap sebagai opsi terbaik.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa persiapan dan tahapan pilkada tidak boleh sampai mengganggu upaya penanggulangan covid-19.

“Bila pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan mempersulit kita di dalam mengendalikan situasi menghadapi pandemi virus korona, kita
akan mempertimbangkan tidak hanya menunda pelaksanaan 4 tahapan seperti yang sudah dilakukan KPU, tetapi juga menunda seluruh tahapan, termasuk pelaksanaan pencoblosan di tanggal 23 September,” ujar Doli.

Doli mengatakan Komisi II terus memantau kondisi di lapangan. Koordinasi dengan KPU juga terus dilakukan.

“Bila dimungkinkan, di masa sidang DPR yang akan datang, kami akan langsung melakukan rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri,” ujar Doli.

Setidaknya ada 4 agenda yang akan segera dibahas, seperti mendengarkan langsung situasi terakhir di lapangan terkait implementasi kebijakan KPU yang menunda 4 tahapan pilkada dan kemungkinan pencoblosan pada 23 September.

Selain itu, akan dilakukan pembahasan hasil kajian Divisi Hukum KPU yang merekomendasikan penundaan total pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Nantinya juga akan disusun langkah bersama termasuk opsi-opsi yang mungkin akan diambil pemerintah, DPR, dan KPU ke depan. “Termasuk opsi diterbitkannya perppu, bila akhirnya disepakati Pilkada Serentak 2020 kita tunda pelaksanaannya,” jelas Doli.

Perppu

Menurut Ketua Bawaslu Abhan, KPU sudah menunda sejumlah tahapan pilkada seiring dengan merebaknya wabah virus korona.

Menurutnya, penundaan sejumlah tahapan pilkada berpotensi mengganggu waktu untuk mempersiapkan pemungutan suara yang akan digelar pada 23 September 2020. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, menurutnya, Presiden perlu menerbitkan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang (perppu).

“Seandainya KPU menunda tahapan sekarang sampai Mei atau Juni, maka harus dilihat kembali apakah sisa waktu
cukup untuk menyelesaikan tahapan? Kalau tidak (cukup waktu), harus ada perppu,” ujarnya.

Sambil menunggu perppu, ujarnya, Bawaslu juga telah mengeluar surat edaran (SE) pengawasan penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020.

Bawaslu, imbuhnya, terus berkoordinasi dengan KPU terkait dengan tahapan pilkada yang terganggu akibat mewabahnya coronavirus disease 2019 (covid-19).

Pada Selasa (24/3) Bawaslu telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 025UK. BAWASLUIPM. 00.00I3/2020 tentang Pengawasan Penundaan
Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota diminta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penundaan tahapan yang dilakukan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/ kota. (Ind/P-1)