Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMIILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak akan berlangsung pada 23 September 2020. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginstruksikan anggotanya untuk tetap waspada terhadap potensi kemunculan kelompok anti Pancasila.
Hal itu ditegaskan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, dalam Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020, yang diikuti jajaran kepolisian di daerah.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Pilkada di 270 Daerah Lancar
"Hal yang menarik adalah setiap kegiatan tersebut, setiap isu tersebut, ada kelompok tertentu yang selalu ikut ambil bagian. Kelompok itu adalah kelompok yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila," kata Listyo di Mabes Polri, Kamis (27/2).
Lebih lanjut, dia mengatakan kelompok seperti itu cenderung memicu konflik pemilihan umum (pemilu) dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, Polri masih mencari induk kelompok perusuh tersebut. Biasanya, kelompok itu tidak bergabung dengan kelompok nasionalis atau pun agamis.
"Saya tekankan, jangan biarkan kelompok tertentu yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila, untuk memanfaatkan momen kembali eksis. Ini betul-betul diperhatikan. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dan ini mereka bisa masuk," pungkas Listyo.(OL-11)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved