Jumat 17 Januari 2020, 15:35 WIB

Pemerintah Pastikan Pilkada di 270 Daerah Lancar

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pemerintah Pastikan Pilkada di 270 Daerah Lancar

MI/Bary Fathahilah
Menko Polhukam Mahfud MD

 

PEMERINTAH memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah pada September 2020 dapat berjalan lancar. Seluruh persiapan berikut kebutuhan gelaran pesta demokrasi sudah tersedia.

"Yang penting kita akan melakukan kombinasi bersama menjelang pilkada tahun 2020, untuk lebih memastikan kesiapan terutama Kementerian Dalam Negeri. Pada intinya kita siap lah menyelenggarakan pilkada 2020 di 270 daerah, insya Allah aman dan lancar," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (17/1).

Mahfud pun mengaku telah mendapat penjelasan langsung terkait persiapan Pilkada dari Mendagri Tito. Pemantauan akan terus dilakukan mulai dari persiapan hingga pemungutan suara.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga yang terkait agenda ini akan terus dikuatkan supaya keamanan, kelancaran selama proses pemungutan hingga penetapan pasangan calon kepala daerah bisa terwujud. Pemerintah ingin memberikan rasa aman selama pelaksanaan pilkada.

Baca juga: Cegah Korupsi di Pilkada, Khofifah Gandeng KPK

Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tito menjelaskan pertemuan dengan seluruh partai politik telah dilakukan dan anggaran pilkada berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu di 270 daerah sudah ditandatangani.

"(NPHD) sudah, kita lihat semua alokasi sudah kita ajukan, arahan harus dialokasikan di dalam APBD mereka dan kita review di tingkat provinsi, provinsi nanti mereview kabupaten kota. Kita memiliki jajaran inspektorat dengan garis langsung ke provinsi, kabupaten dan kota, jadi nanti Dirjen Kemendagri saya minta mengecek dan meyakinkan bahwa anggaran tersebut masuk," ujar Tito.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Keputusan Menkumham soal Pembebasan Napi Dinilai Diskriminatif

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 16:23 WIB
Status hukum seorang narapidana, menurut Laode, tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis hukuman yang dijatuhkan padanya dan juga tidak...
Setwapres

Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram untuk Mudik

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
"Kalau sudah fatwa ulama, masyarakat dengar, Pak. Karena banyak yang berdalih dengan ayat juga untuk menolak larangan mudik...
Dok.DPR

Anggota DPR Minta Pembahasan Omnibus Law Ditunda

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi dalam memerangi pademi Covid-19. "Kita harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya