Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana penyuap mantan Bupati Pakpak Bharat Reminggo Yolando Berutu yakni Anwar Fuseng Padang. Anwar dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Medan, Sumatra Utara.
"Hari ini KPK melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Medan atas nama terpidana Anwar Fuseng Padang sebagai pemberi suap kepada Bupati Pakpak Bharat Reminggo Yolando Berutu," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (27/2).
Adapun putusan yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor Medam yakni pidana penjara selama 2 tahun dan denda 100 juta subsider 3 bulan kurungan.
Anwar merupakan swasta Wakil Direktur CV Wendy. Dalam putusannya, hakim menilai Anwar terbukti menyuap Bupati Pakpak Bharat senilai Rp300 juta untuk mendapatkan proyek pembangunan di lingkungan pemerintah kabupaten.
Anwar dinilai terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Adapun Bupati Remigo sudah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh PN Tipikor Medan padantahun lalu. Ia dinyatakan terbukti menerima suap total Rp1,6 miliar. Suap Rp1,6 miliar diterima Remigo dari sejumlah rekanan untuk memuluskan pembagian proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pakpak Bharat.
Selain hukuman kurungan, Remigo juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp1,2 miliar dan denda Rp650 juta. Hakim juga mencabut hak politik Remigo selama lima tahun. ((Dhk/OL-09)
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
KPK mengungkap bahwa praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyadar ke berbagai sektor, termasuk bidang olahraga
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan memperlemah pemberantasan korupsi.
Perwakilan pemerintah yang dipanggil mulai dari Kementerian Perdagangan sampai Kementerian Keuangan. Bahasan terkait kajian yang dibuat oleh KPK.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
KPK menyita USD3,5 juta (sekitar Rp57 milliar) terkait kasus dugaan rasuah pengadaan fiktif pada Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) di PT Pembangunan Perumahan (PP).
DUA tempat hiburan malam kembali direkomendasikan agar ditutup usai polisi menemukan penyalahgunaan narkoba di lokasi.
Melalui Gerakan Sejuta Kotak Umat tersebut, masyarakat memproduksi pupuk organik secara komunal.
Angka UMKM yang masuk ke ekosistem digital lebih mengenaskan, hanya 3%. Jumlah anak muda yang memilih berwirausaha malah lebih kecil lagi, hanya 0,08%.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved