Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggelar sayembara pencarian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung itu masuk daftar pencarian orang (DPO).
“MAKI akan memberikan hadiah ponsel iPhone 11 bagi siapa pun yang mampu memberi tahu keberadaan Nurhadi,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dimintai konfirmasi Medcom.id, kemarin.
Boyamin menuturkan informasi keberadaan Nurhadi penting. Nurhadi mangkir tiga kali panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Informasi itu bisa digunakan untuk menangkap Nurhadi oleh KPK,” ujar Boyamin.
Boyamin menuturkan sayembara ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, MAKI menawarkan Rp10 juta bagi masyarakat yang bisa menemukan Setya Novanto saat kabur dari penyidikan kasus KTP-E yang menjeratnya, 16 November 2017.
Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, mengaku heran dengan sayembara itu. Maqdir menilai MAKI memanfaatkan situasi untuk mencari pamor.
Secara terpisah KPK menyambut baik bantuan masyarakat mencari Nurhadi. “Bagi kami hal yang positif sebagai penggugah masyarakat berpartisipasi dalam pencarian untuk diproses hukum,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, kemarin.
Ghufron menilai sayembara yang diadakan Masyarakat Antikorupsi Indonesia itu memberikan kesempatan kepada masyarakat mengambil bagian dalam upaya penegakan hukum bagi terduga koruptor. Ia yakin keterlibatan masyarakat mampu mempercepat penemuan buron Lembaga Antirasuah itu.
“Kalau ada pihak yang menyembunyikan mereka, kami juga akan ambil langkah hukum,” tegas Ghufron.
Secara terpisah, Polri telah menerima surat dari KPK dan siap membantu KPK. Mereka akan menyebarkan informasi DPO ke seluruh polda dan polres. “Sudah ada surat ke Mabes Polri ya, nanti kita juga membantu mencari,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen, Argo Yuwono di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, kemarin. (P-5)
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
PEMERINTAH didorong untuk menggencarkan diplomasi ke Singapura perihal pentingnya buronan Paulus Tannos kembali ke Indonesia.
PENGAMAT hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pemerintah Indonesia harus menyiapkan bukti kuat untuk melawan Paulus Tannos.
POLISI mengungkap bahwa salah satu tersangka kasus asusila dan pornografi anak di grup Facebook "Fantasi Sedarah", berinisial MJ, merupakan buronan kasus pencabulan anak di Bengkulu
KPK mengungkap pertemuan mantan narapidana kasus rasuah hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra dengan buronan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.
KPK melakukan profiling ekonomi buronan Harun Masiku. Secara pemantauan, eks Caleg PDIP itu tidak mampu memberikan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Herry Jung diduga memberi suap Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar pada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved