Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH segera menutup operasionalisasi 8.643 tambang ilegal (penambangan emas tanpa izin/PETI) di seluruh Indonesia. Hal itu merespons berbagai kerusakan lahan pascatambang yang menyebabkan terjadinya bencana alam hingga menimbulkan korban jiwa.
“Ini mendesak untuk ditutup. Ada sekitar delapan ribuan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden, Senin (17/2).
Selain menimbulkan bencana alam, Ma'ruf menilai kerusakan lahan akibat tambang ilegal menyebabkan banyak masyarakat cacat dan kelahiran bayi dalam kondisi cacat. “Ini semua kemudian harus kita atasi, kita hadapi," tegasnya.
Baca juga: Tambang Ilegal Sumber Bencana
Pemerintah juga berencana membentuk tim terpadu yang melibatkan TNI dan Polri untuk penegakan hukum. “Juga menyusun perpres (peraturan presiden) percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pascatambang dan pertambangan tanpa izin,” pungkas Ma'ruf.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, menambahkan saat ini terdapat 146.540 hektar lahan tambang di seluruh Indonesia. Di samping ilegal, dari luasan tersebut, terdapat 7.464 tambang berizin. “Yang sudah direklamasi baru 59.903 hektar,” ungkap Siti.(OL-11)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved