Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH segera menutup operasionalisasi 8.643 tambang ilegal (penambangan emas tanpa izin/PETI) di seluruh Indonesia. Hal itu merespons berbagai kerusakan lahan pascatambang yang menyebabkan terjadinya bencana alam hingga menimbulkan korban jiwa.
“Ini mendesak untuk ditutup. Ada sekitar delapan ribuan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden, Senin (17/2).
Selain menimbulkan bencana alam, Ma'ruf menilai kerusakan lahan akibat tambang ilegal menyebabkan banyak masyarakat cacat dan kelahiran bayi dalam kondisi cacat. “Ini semua kemudian harus kita atasi, kita hadapi," tegasnya.
Baca juga: Tambang Ilegal Sumber Bencana
Pemerintah juga berencana membentuk tim terpadu yang melibatkan TNI dan Polri untuk penegakan hukum. “Juga menyusun perpres (peraturan presiden) percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pascatambang dan pertambangan tanpa izin,” pungkas Ma'ruf.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, menambahkan saat ini terdapat 146.540 hektar lahan tambang di seluruh Indonesia. Di samping ilegal, dari luasan tersebut, terdapat 7.464 tambang berizin. “Yang sudah direklamasi baru 59.903 hektar,” ungkap Siti.(OL-11)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved