Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PEMERINTAH segera menutup operasionalisasi 8.643 tambang ilegal (penambangan emas tanpa izin/PETI) di seluruh Indonesia. Hal itu merespons berbagai kerusakan lahan pascatambang yang menyebabkan terjadinya bencana alam hingga menimbulkan korban jiwa.
“Ini mendesak untuk ditutup. Ada sekitar delapan ribuan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden, Senin (17/2).
Selain menimbulkan bencana alam, Ma'ruf menilai kerusakan lahan akibat tambang ilegal menyebabkan banyak masyarakat cacat dan kelahiran bayi dalam kondisi cacat. “Ini semua kemudian harus kita atasi, kita hadapi," tegasnya.
Baca juga: Tambang Ilegal Sumber Bencana
Pemerintah juga berencana membentuk tim terpadu yang melibatkan TNI dan Polri untuk penegakan hukum. “Juga menyusun perpres (peraturan presiden) percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pascatambang dan pertambangan tanpa izin,” pungkas Ma'ruf.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, menambahkan saat ini terdapat 146.540 hektar lahan tambang di seluruh Indonesia. Di samping ilegal, dari luasan tersebut, terdapat 7.464 tambang berizin. “Yang sudah direklamasi baru 59.903 hektar,” ungkap Siti.(OL-11)
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Kasasi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto. Anggota Majelis yakni Arizon Mega Jaya dan Yanto.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Herdiansayah berharap agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Zarof.
Harli mengaku bingung dengan tekanan yang dicetuskan Zarof. Saat ini, Kejagung masih mengusut kasus pencucian uangnya, saat persidangan kasus suap dan gratifikasinya hampir rampung.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved