Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan, PT Asabri masih bisa membayar polis nasabahnya. Sehingga polisi dan TNI sebagai pemegang polis diminta olehnya tak perlu khawatir.
"Prajurit, tentara, TNI dan polisi itu jangan khawatir, karena uangnya gak habis. Karena likuiditasnya ini menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu," kata Mahfud saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (17/1).
Meski begitu, Mahfud menganggap, dugaan korupsi di perusahaan asuransi itu kemungkinan benar adanya. Hal itu dilihat berdasarkan modal Asabri yang dalam satu tahun turun lebih dari Rp17 triliun.
"Saya tidak bilang tidak ada korupsi, itu sudah bukan urusan menko polhukam, karena menko polhukam itu bukan penegak hukum. Tapi percayalah bahwa itu sedang didalami kemungkinan itu," ujar Mahfud.
Menyoal bantahan dari perseroan ihwal korupsi itu, Mahfud menanggapinya enteng. "Oh itu urusan Asabri, ya sama lah kalau ndak ngaku. Kamu juga kalau mencuri, kalau ditanya 'kamu mencuri?' pasti bilang tidak. Ntar dulu biar diperiksa oleh hukum," ketusnya.
Mahfud menegaskan, pihaknya tidak bertugas dan berambisi mencari kebenaran praktik lancung itu terjadi di Asabri. Apa yang disampaikan olehnya soal dugaan korupsi berdasarkan informasi yang diterima olehnya.
"Polhukam tidak berusaha mencari itu (korupsi). Tapi mendapat laporan dan informasi dari sumber-sumber yang kompeten," pungkasnya. (OL-4)
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
Asabri berhasil mendapatkan Peringkat Ke-2 BUMN dengan Kategori Volume Belanja Terbesar ke Seller Rekomendasi pada ajang PaDi Business Forum & Showcase 2025.
PT Asabri (Persero) bergerak cepat dalam mendampingi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra dengan mengirimkan bantuan untuk warga yang terdampak.
Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025, PT Asabri (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan seluruh peserta secara berkelanjutan.
Partisipasi Asabri dalam program ini juga menjadi wujud nyata kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Empat novum yang diajukan itu di antaranya laporan keuangan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mutasi rekening bank, serta dokumen pembagian dividen.
PT Asabri (Persero), mendukung realisasi visi Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved