Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan, PT Asabri masih bisa membayar polis nasabahnya. Sehingga polisi dan TNI sebagai pemegang polis diminta olehnya tak perlu khawatir.
"Prajurit, tentara, TNI dan polisi itu jangan khawatir, karena uangnya gak habis. Karena likuiditasnya ini menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu," kata Mahfud saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (17/1).
Meski begitu, Mahfud menganggap, dugaan korupsi di perusahaan asuransi itu kemungkinan benar adanya. Hal itu dilihat berdasarkan modal Asabri yang dalam satu tahun turun lebih dari Rp17 triliun.
"Saya tidak bilang tidak ada korupsi, itu sudah bukan urusan menko polhukam, karena menko polhukam itu bukan penegak hukum. Tapi percayalah bahwa itu sedang didalami kemungkinan itu," ujar Mahfud.
Menyoal bantahan dari perseroan ihwal korupsi itu, Mahfud menanggapinya enteng. "Oh itu urusan Asabri, ya sama lah kalau ndak ngaku. Kamu juga kalau mencuri, kalau ditanya 'kamu mencuri?' pasti bilang tidak. Ntar dulu biar diperiksa oleh hukum," ketusnya.
Mahfud menegaskan, pihaknya tidak bertugas dan berambisi mencari kebenaran praktik lancung itu terjadi di Asabri. Apa yang disampaikan olehnya soal dugaan korupsi berdasarkan informasi yang diterima olehnya.
"Polhukam tidak berusaha mencari itu (korupsi). Tapi mendapat laporan dan informasi dari sumber-sumber yang kompeten," pungkasnya. (OL-4)
Jaksa dan terdakwa sejatinya memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas vonis yang dibacakan. KPK tidak mau buru-buru selama waktu yang diberikan belum habis.
Hingga Juli 2025 terdapat 12 titik tambang ilegal skala besar di DIY. Dampak kerusakan lingkungan dan infrastrukturnya dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
PT Asabri (Persero), mendukung realisasi visi Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan.
PT Asabri (Persero) berperan aktif dalam mendukung program perumahan bersubsidi bagi anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polri.
PT Asabri (Persero) terus bertransformasi untuk menjawab tantangan dan memastikan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN Kementerian Pertahanan (Kemhan)-Polri.
PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri pada 2024 memberikan manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada 86 peserta Asabri lebih dari Rp34 miliar.
PT Asabri menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan prima bagi para peserta. Perseroan menyerahkan manfaat Pensiun Pertama kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Hudi meminta Kejagung kembali memeriksa Tan Kian terkait dugaan TPPU itu. Sehingga, perkara ini tidak menggantung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved