Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak pernah memberikan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) kasus suap yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Hal itu menanggapi tudingan tim hukum DPP PDIP yang menyebut ada kebocoran di internal KPK.
"Yang jelas kami dari KPK tidak pernah memberikan surat perintah penyelidikan kepada pihak mana pun," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kamis (16/1) malam.
KPK, tandasnya malah mempertanyakan keaslian sprinlidik tersebut.
"Tentang keasliannya, kami tidak masuk ke sana. Apakah itu asli atau palsu," imbuhnya.
Baca juga: Langkah Dewas Terima Tim Hukum PDIP Dikritisi
Sebelumnya, tim hukum PDIP menyebut sprinlidik kasus KPU yang ditandatangani Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo bocor ke pihak yang tidak berkepentingan.
Tim hukum menyebut kebocoran tersebut kemudian merugikan PDIP lantaran pemberitaan kasus KPU menyudutkan partai berlambang banteng itu. (OL-8)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved