Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak pernah memberikan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) kasus suap yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Hal itu menanggapi tudingan tim hukum DPP PDIP yang menyebut ada kebocoran di internal KPK.
"Yang jelas kami dari KPK tidak pernah memberikan surat perintah penyelidikan kepada pihak mana pun," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kamis (16/1) malam.
KPK, tandasnya malah mempertanyakan keaslian sprinlidik tersebut.
"Tentang keasliannya, kami tidak masuk ke sana. Apakah itu asli atau palsu," imbuhnya.
Baca juga: Langkah Dewas Terima Tim Hukum PDIP Dikritisi
Sebelumnya, tim hukum PDIP menyebut sprinlidik kasus KPU yang ditandatangani Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo bocor ke pihak yang tidak berkepentingan.
Tim hukum menyebut kebocoran tersebut kemudian merugikan PDIP lantaran pemberitaan kasus KPU menyudutkan partai berlambang banteng itu. (OL-8)
Budi mengatakan, agenda berobat itu sudah dijadwalkan Hasto sejak jauh hari. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah memberikan izin.
Herdiansyah mendorong agar kedua tokoh tersebut menolak pemberian amnesti serta abolisi tersebut dan melanjutkan pembuktiannya.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah siap mengajukan banding.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (28/7) malam di usia 90 tahun.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved