Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyatakan pihaknya setuju dengan rekomendasi peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/ PT) di DPR dan DPRD. Hal itu dianggap penting sebagai salah satu upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.
"Kami sepakat saja. Dari awal spirit NasDem berpolitik itu untuk memajukan demokrasi. Kepentingan yang harus dikedepankan bukan hanya kepentingan partai, tetapi juga bernegara dan bangsa," ujar Willy ketika dihubungi, Rabu (15/1).
Willy mengatakan, untuk di DPR, sejak lama NasDem telah mengusulkan kenaikan PT hingga mencapai 7,5%. Begitu juga di DPRD, NasDem berharap nantinya juga akan ada ambang batas parlemen.
"NasDem pasti ingin itu berlaku secara nasional," tuturnya.
Baca juga: Ambang Batas Parlemen Naik demi Efisiensi
Willy mengatakan Fraksi NasDem akan ikut memperjuangkan usulan tersebut di DPR.
"Kami tentu akan perjuangkan ini di DPR," imbuhnya.
Seperti diketahui, rakernas PDIP yang berakhir pada Minggu (12/1) menghasilkan dua rekomendasi. PDIP ingin Pileg kembali menerapkan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos parpol, sementara caleg yang masuk DPR ditentukan parpol.
Kedua, PDIP juga ingin meningkatkan PT di DPR dari saat ini 4% menjadi 5%. PDIP juga ingin agar PT diberlakukan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.(OL-5)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved