Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyatakan pihaknya setuju dengan rekomendasi peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/ PT) di DPR dan DPRD. Hal itu dianggap penting sebagai salah satu upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.
"Kami sepakat saja. Dari awal spirit NasDem berpolitik itu untuk memajukan demokrasi. Kepentingan yang harus dikedepankan bukan hanya kepentingan partai, tetapi juga bernegara dan bangsa," ujar Willy ketika dihubungi, Rabu (15/1).
Willy mengatakan, untuk di DPR, sejak lama NasDem telah mengusulkan kenaikan PT hingga mencapai 7,5%. Begitu juga di DPRD, NasDem berharap nantinya juga akan ada ambang batas parlemen.
"NasDem pasti ingin itu berlaku secara nasional," tuturnya.
Baca juga: Ambang Batas Parlemen Naik demi Efisiensi
Willy mengatakan Fraksi NasDem akan ikut memperjuangkan usulan tersebut di DPR.
"Kami tentu akan perjuangkan ini di DPR," imbuhnya.
Seperti diketahui, rakernas PDIP yang berakhir pada Minggu (12/1) menghasilkan dua rekomendasi. PDIP ingin Pileg kembali menerapkan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos parpol, sementara caleg yang masuk DPR ditentukan parpol.
Kedua, PDIP juga ingin meningkatkan PT di DPR dari saat ini 4% menjadi 5%. PDIP juga ingin agar PT diberlakukan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.(OL-5)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved