Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani menjadikan sejarah ibu kota Australia, Canberra, sebagai referensi penyusunan RUU Ibu Kota Negara (IKN). Puan mengatakan, National Capitol Exhibition di Canberra bisa menjadi referensi membangun sebuah ibu kota negara.
“Paparan National Capital Exhibition menunjukkan perjalanan menjadikan serta mengembangkan Canberra sebagai ibu kota Australia adalah perjalanan panjang yang terus menerus dilakukan hingga sekarang," ujar Puan dalam keterangannya, Senin (13/1).
Puan mengaku menyimak secara serius penjelasan petugas Capitol Exhibition tentang proses pendirian ibu kota Australia yang digagas sejak tahun 1902. Meski demikian, baru pada tahun 1909, dilakukan survei awal di daerah Yass-Canberra yang sekarang menjadi Kota Canberra. Nama ‘Canberra’ sendiri baru diresmikan sebagai nama ibu kota pada tahun 1913.
“Dari sini terlihat bahwa merancang ibu kota harus kuat dan jelas dasar pemikirannya. Lokasi setiap bangunan utama itu ada maknanya dan saling terhubung antara satu dengan yang lain. Seperti yang Bung Karno lakukan saat mencentuskan pembangunan Monas dan Gedung DPR. Itu semua ada maknanya, ada semangat yang mendasari pembangunannya, serta menjadi sebuah simbol harapan," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi akan Sampaikan Rencana Ibu Kota Baru kepada Dunia
Menurut Puan, sejarah pembentukan Canberra sebagai ibu kota Australia menambah informasi dan referensi untuk DPR saat membahas RUU Ibu Kota Negara.
“Sekarang tentu kita perlu lihat apa saja yang harus diperhatikan jika kita ingin bersama-sama menjadikan Ibu Kota Negara yang baru nanti sebagai salah satu simbol kemajuan Indonesia dan juga semakin menguatkan reputasi kita di mata dunia," tuturnya.
Puan Maharani kini berada di Canberra dalam rangka memimpin delegasi DPR RI dalam pertemuan tahunan Parlemen Asia Pasifik yang berlangsung 12-16 Januari 2020.(OL-5)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved