Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani menjadikan sejarah ibu kota Australia, Canberra, sebagai referensi penyusunan RUU Ibu Kota Negara (IKN). Puan mengatakan, National Capitol Exhibition di Canberra bisa menjadi referensi membangun sebuah ibu kota negara.
“Paparan National Capital Exhibition menunjukkan perjalanan menjadikan serta mengembangkan Canberra sebagai ibu kota Australia adalah perjalanan panjang yang terus menerus dilakukan hingga sekarang," ujar Puan dalam keterangannya, Senin (13/1).
Puan mengaku menyimak secara serius penjelasan petugas Capitol Exhibition tentang proses pendirian ibu kota Australia yang digagas sejak tahun 1902. Meski demikian, baru pada tahun 1909, dilakukan survei awal di daerah Yass-Canberra yang sekarang menjadi Kota Canberra. Nama ‘Canberra’ sendiri baru diresmikan sebagai nama ibu kota pada tahun 1913.
“Dari sini terlihat bahwa merancang ibu kota harus kuat dan jelas dasar pemikirannya. Lokasi setiap bangunan utama itu ada maknanya dan saling terhubung antara satu dengan yang lain. Seperti yang Bung Karno lakukan saat mencentuskan pembangunan Monas dan Gedung DPR. Itu semua ada maknanya, ada semangat yang mendasari pembangunannya, serta menjadi sebuah simbol harapan," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi akan Sampaikan Rencana Ibu Kota Baru kepada Dunia
Menurut Puan, sejarah pembentukan Canberra sebagai ibu kota Australia menambah informasi dan referensi untuk DPR saat membahas RUU Ibu Kota Negara.
“Sekarang tentu kita perlu lihat apa saja yang harus diperhatikan jika kita ingin bersama-sama menjadikan Ibu Kota Negara yang baru nanti sebagai salah satu simbol kemajuan Indonesia dan juga semakin menguatkan reputasi kita di mata dunia," tuturnya.
Puan Maharani kini berada di Canberra dalam rangka memimpin delegasi DPR RI dalam pertemuan tahunan Parlemen Asia Pasifik yang berlangsung 12-16 Januari 2020.(OL-5)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved